Isbat nikah adalah suatu upaya untuk menetapkan pernikahan yang diduga
pernikahan tersebut tidak sah secara hukum. Isbat nikah dapat diajukan di
Pengadilan Agama. Ada beberapa isbat nikah yang harus dilakukan antara lain tidak
tercatatnya pernikahan di KUA, hilangnya akta nikah, adanya keraguan dalam
pernikahan, dan lain sebagainya. Adapun sebab lain adalah seseorang yang
berpoligami siri dan ingin mensahkan pernikahannya maka perlu melakukan isbat
nikah di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat
hakim terhadap isbat nikah poligami siri di Pengadilan Agama Banjarmasin.
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang juga merupakan
penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan adalah metode
penelitian kualitatif. Sumber data atau informan dalam penelitian ini adalah lima
orang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data melalui
editing, klasifikasi data dan interpretasi data. Teknik analisis data menggunakan
analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama
Banjarmasin berpendapat bahwa salah satu syarat utama yang dipenuhi agar
perkawinan poligami siri dapat diterima isbat nikahnya adalah mendapatkan izin
poligami dari istri pertama. Jika telah mendapatkan izin poligami maka pernikahan
tersebut dapat diproses isbat nikahnya, dan ketika pernikahan tersebut telah
memenuhi syarat maka isbat nikah dapat dikabulkan. Dasar hukum yang
dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin antara lain adalah
Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan
UU No. 16 Tahun 2019 dan SEMA No. 3 Tahun 2018 Kamar Agama bagian A
Hukum Keluarga nomor 8 tentang isbat nikah. Dasar hukum tersebut digunakan
hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menyelesaikan isbat nikah yang
diajukan oleh masyarakat.