Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya perkawinan yang dilakukan
beberapa wanita dengan memalsukan data Suami pertama yang di anggap telah
meninggal dunia karena wanita tersebut ingin menikah lagi dengan pria lain. Dan
tidak ingin mempersulit dirinya dengan mengurus surat cerai ke pengadilan
agama.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pernikahan dan status
hukum dari pernikahan dengan status janda cerai mati yang dilakukan dengan
memalsukan data suami pertama yang terjadi di KUA di Desa Pegatan Kecamatan
Katingan Kuala Kalimantan Tengah.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu dilakukan dengan
melakukan penelitian langsung ke lapangan. Untuk mengumpulkan data yang
diperlukan penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul,
kemudian diolah dengan teknik editing, klasifikasi dan deskripsi. Data yang
diolah kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif.
Hasil penelitian terkait Pernikahan istri dengan status janda cerai mati yang
dilakukan beberapa wanita di KUA Pegatan Kec.Katingan Kuala dengan motif
untuk menikah lagi tanpa harus mengurus proses perceraian di Pengadilan Agama
karena tidak ingin mengikuti prosedur perceraian mereka memanfaatkan instansi
yang kurang teliti untuk bisa memalsukan identitas agar bisa melangsungkan
perkawinan.Dalam hal pemalsuan identitas, ada pemalsuan identitas yang sifatnya
tidak disengaja dan pemalsuan identitas yang sifatnya disengaja. Pemalsuan
identitas yang tidak disengaja seperti salah nama calon pengantin, salah nama
wali, dan perbedaan alamat tempat tinggal, tetapi hal tersebut bisa diselesaikan
sebelum perkawinan dilaksanakan. Dan pemalsuan identitas yang disengaja
seperti memalsukan status, tempat tinggal dan juga pemalsuan dari semua syarat
administrasi perkawinan yang dibawa oleh calon pengantin. Dampak hukum
perkawinan dengan pemalsuan identitas calon pengantin yang terjadi di KUA
Kec. Katingan Kuala, ditinjau dari perspektif hukum Islam perkawinan tersebut
termasuk perkawinan yang sah, karena syarat dan rukunnya terpenuhi. Tetapi
hakikatnya perkawinan tersebut cacat karena ada unsur kebohongan dalam
perkawinannya yaitu dengan pemalsuan identitas yang jelas dalam Islam dilarang
dan perkawinannya harus dibatalkan.Perspektif hukum positif dampak hukum dari
perkawinan dengan pemalsuan identitas adalah sah akan tetapi cacat hukum
karena telah memalsukan identitas .