Shofah, Siti (2023) Analisis Yuridis Terhadap Kawin Paksa (Studi di Desa Sungai Telan Kecil). [Skripsi]
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf
Download (66kB)
AWAL.pdf
Download (466kB)
ABSTRAK.pdf
Download (66kB)
BAB I.pdf
Download (164kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (208kB)
BAB III.pdf
Download (113kB)
BAB IV.pdf
Download (166kB)
BAB V.pdf
Download (84kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (97kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (584kB)
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa dalam masyarakat masih ada yang
menggunakan kawin paksa sebagai jalan pintas yang dilakukan oleh orangtua
terhadap anaknya yang ada di Desa Sungai Telan Kecil. Adapun rumusan masalah
yang penulis angkat yaitu; bagaimana pelaksanaan dan faktor penyebab kawin
paksa di masyarakat Desa Sungai Telan Kecil dan bagaimana analisis yuridis
terhadap kawin paksa di masyarakat Desa Sungai Telan Kecil.
Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pelaksanaan dan faktor penyebab
kawin paksa di masyarakat Desa Sungai Telan Kecil dan analisis yuridis terhadap
kawin paksa di masyarakat Desa Sungai Telan Kecil.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field
research). Pendekatan dalam penelitian ini berupa pendekatan deskriptif kualitatif.
Subjek dalam penelitian ini yaitu empat orang informan yang bernama N, Y, L, dan
I. Adapun objeknya yaitu pelaksanaan dan faktor penyebab kawin paksa di
masyarakat Desa Sungai Telan Kecil dan analisis yuridis terhadap kawin paksa di
masyarakat Desa Sungai Telan Kecil. Teknik pengumpulan data menggunakan
teknik wawancara dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian ini pada kasus pertama, dikawinkan paksa oleh
ibu dengan laki-laki yang mempunyai ekonomi lebih tinggi dan melangsungkan
pernikahan di KUA dengan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama
Marabahan. Kasus kedua, dikawinkan paksa oleh ayah dikarenakan dia tidak
merestui hubungan anak dengan pacarnya dan melangsungkan pernikahan secara
sirri. Analisis Yuridis terhadap kasus pertama bertentangan dengan Hukum Islam,
Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hak Asasi Manusia (HAM), dan Undang-Undang
Perkawinan. Pada kasus kedua bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam
(KHI), Hak Asasi Manusia (HAM), dan Undang-Undang Perkawinan.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 25 Jul 2023 05:40 |
| Last Modified: | 25 Jul 2023 05:40 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/24225 |




