Banyak penyebab yang menyebabkan pendidikan di Banjarmasin belum
merata, di antara lain faktor minimnya sumber daya masyarakat (SDM), rendahnya
kualitas guru, dan kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang untuk
pendidikan. Dengan melalui APBD yang pro rakyat terutama di bidang pendidikan
maka Pemerintah Kota Banjarmasin mampu mencanangkan Program Pendidikan
gratis yang merupakan suatu program strategi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam
meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah gratis berupa SPP, berbagai
perlengakapan dan kebutuhan siswa untuk sekolah, berbagai sarana dan prasarana
minimal berupa gedung sekolah yang layak hingga sampai pada ketersediaan
berbagai fasilitas pendukung pendidikan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Banjarmasin dan untuk
mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di
Banjarmasin.
Jenis penelitian yang lakukan ini adalah penelitian lapangan (Flied Research),
informan dalam penelitian ini 1 orang yaitu kepala Dinas Pendidikan kota
Banjarmasin, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan
dokumentasi serta dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di
Banjarmasin sudah dijalakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan
ditambah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Pendidikan di mana tidak hanya anak yang belajar yang
ditingkatkan pelayanannya namun juga dari segi penyediaan tenaga pendidik
profesional dan fasilitas sekolah yang mendukung dalam pendidikan, 2) Faktorfaktor yang menghambat pelaksanaan Undang- Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Banjarmasin yaitu
dari segi anak yang belajar yang memiliki persepsi bahwa sekolah tidak penting
dan merasa tidak mampu, sedangkan pemerintah sudah menyiapkan sekolah secara
gratis ditambah dana bantuan BOS, dan juga KIP.