Khoerunnisa, Hasna Tsania (2023) Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Hukum Pengunaan SK Pensiun Sebagai Jaminan Produk Pembiayaan Pensiun Berkah pada Bank Syariah Indonesia. [Skripsi]
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf
Download (283kB)
AWAL.pdf
Download (2MB)
ABSTRAK.pdf
Download (185kB)
BAB I.pdf
Download (545kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (526kB)
BAB III.pdf
Download (24kB)
BAB IV.pdf
Download (433kB)
BAB V.pdf
Download (10kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (232kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (2MB)
Abstract
Pemberian pembiayaan harus selalu didasarkan pada prinsip kehati-hatian
agar bank tidak mengalami kerugian, hal ini mewajibkan adanya jaminan pada
kegiatan pembiayaan. Salah satunya adalah jaminan berupa SK Pensiun dan salah
satu Bank Syariah yang menggunakan SK Pensiun sebagai jaminan adalah Bank
Syariah Indonesia dalam produk Pensiun Berkah. Tetapi dalam Fatwa Dewan
Syariah Nasional (DSN MUI) No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan
yang Disertai Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn) menyatakan bahwa barang
jaminan (marhun) harus berupa harta (mal) berharga, baik benda bergerak maupun
tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan. Praktik pembiayaan ini
menimbulkan kebingungan ketika Perbankan Syariah memperbolehkan
penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan, padahal dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 24/PJOK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan
Unit Usaha Syariah menyatakan bank wajib menerapkan prinsip syariah sesuai
Fatwa DSN MUI (Pasal 18 Ayat 1 dan Ayat 2 Huruf (a)).
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan
menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dikumpulkan dengan
teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian diolah dan
dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif.
Penelitian ini menghasilkan 2 pandangan, yakni 3 ulama bepandangan sama
yaitu mereka semua membolehkan untuk menggunakan SK Pensiun sebagai
jaminan selama belum ada yang mengharamkannya. Selain itu SK Pensiun
dipandang karena menyebutkan nominal uang atau gaji yang didapat oleh si
pensiunan setiap bulannya. Hal ini menjadikan SK Pensiun sebagai jaminan
fisibilitas, yaitu kemampuan seorang pensiunan untuk bisa membayar ketika
dirinya diberi pinjaman oleh Bank Syariah. Namun demikian, SK Pensiun tidak
bisa dijadikan sebagai alat bayar karena SK Pensiun itu milik seseorang yang tidak
bisa diperjualbelikan. Sedangkan 1 ulama berpandangan bahwa SK Pensiun boleh
dijadikan jaminan apabila bank tersebut mensyaratkan jaminan berupa SK Pensiun
maka itu sah menjadi jaminan dan yang menjadi jaminan adalah posisi pensiunan
yang memiliki penghasilan tetap untuk bisa membayar utang yang telah
dipinjamnya. Argumentasi yang digunakan oleh keempat Ulama tersebut adalah
Q.S. al-Baqarah/2: 282, hadis-hadis, dan hukum positif.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Pramubakti Syanie Raisya Hani |
| Date Deposited: | 28 Jul 2023 01:06 |
| Last Modified: | 28 Jul 2023 01:06 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/24388 |




