Mengingat pentingnya kehadiran vaksin atau vaksinasi di negara-negara
dunia tidak terkecuali Indonesia menjadikan pemberian vaksinasi sebagai prioritas
dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang pernah terjadi beberapa tahun
lalu. Namun, hingga saat ini masih terus ditemukan adanya perbedaan dan juga
penolakan terhadap vaksinasi. Penolakan terhadap vaksin juga sering terjadi
sebelumnya seperti pada polemik imunisasi vaksin Measles Rubella (MR) yang
membuat masyarakat resah dan kebingungan. Keraguan masyarakat terhadap
vaksinasi disebabkan dalam proses pembuatan vaksin mengandung unsur yang
diharamkan yaitu babi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
perbedaan dalam menetapkan fatwa antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan
Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah tentang hukum menggunakan vaksin yang
menggunakan unsur babi.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau
disebut juga penelitian kepustakaan (library research). Dengan teknik analisis
secara deskriptif kualitatif dan juga mengunakan metode komparatif
(perbandingan).
Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian bahwa dari
kedua fatwa yang telah diteliti mengenai penggunaan vaksin yang mengandung
unsur babi, Fatwa MUI menetapkan bahwa vaksin yang mempergunakan unsur
babi dalam pengolahannya haram karena MUI tidak menerima istihâlah secara
mutlak. Sedangkan Fatwa Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah lebih cenderung kepada
pendapat bahwa vaksin yang dalam proses pembuatannya menggunakan unsur
babi telah mengalami istihâlah yang merusak sifat kenajisan pada babi tersebut
dan menjadikan hasil akhir pada vaksin tersebut halal.