Akibat penataan PKL yang dilakukan oleh Disbudporapar Kota
Banjarmasin melalui UPDT Siring Kota Banjarmasin berdasarkan Perda Kota
Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima, maka penataan ini menimbulkan permasalahan baru karena
PKL berpindah dagangn di luar pagar pembatas Siring dan mengakibatkan
terjadinya kesemrawutan di sekitar kawasan Siring, juga terjadi kemacetan lalu
lintas di jalan Kapten Pierre Tendean.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi Implikasi Penataan
Pedagang Kaki Lima Di Siring Tendean Menara Pandang Di Kota Banjarmasin
Berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2012. Selain itu juga untuk mengetahui
upaya pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Siring Tendean Menara Pandang Di
Kota Banjarmasin pasca penataan pada objek wisata Siring Tendean Menara
Pandang.
Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan
menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Langkah selanjutnya adalah
menganalisis data dengan menggunakan triangulasi seperti mengajukan
pertanyaan saat wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi.
Berdasarkan analisis data yang dilakukan dari hasil penelitian sebagai
berikut: pertama, implikasi yang dirasakan oleh PKL yaitu dari segi penghasilan,
kenyaman berdagang dan keamanan saat berdagang. impilkasi yang dirasakan
oleh Pemerintah seperti apresiasi yang bagus dari masyarakat, kebersihan
kawasan objek wisata dan berkurangnya tidak kriminal akibat PKL berdagang di
kawasan siring. Bagi pengunjung implikasi yang dirasakan adalah kenyaman saat
berwisata. Kedua, upaya yang dilakukan Pemerintah yaitu dengan melakukan
pendataan bagi PKL dan membangunkan rombong-rombong sedang untuk
mereka berdagang juga membuat 2 aturan untuk menunjang pemberdayaan PKL.