Kabupaten Tanah Laut adalah salah satu penyumbang perkawinan dibawah
umur tertinggi di kalimantan selatan. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan dan
pemenuhan hak anak melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Tanah Laut
mengupayakan solusi agar perkawinan dibawah umur bisa diminimalisir dengan
program-program.
Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris yaitu
penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Pendekatan
penelitian ini adalah kualitatif.
Pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak dilakukan agar
terjamin hak-hak perempuan dan anak yang salah satu haknya adalah terhindar dari
perkawinan dibawah umur. Adapun program-program kegiatan tersebut adalah :
Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pembelajaran Keluarga
(PUSPAGA) serta ada forum anak daerah Kabupaten Tanah Laut. Adapun kendala�kendala yang dialami adalah terbatasnya anggaran, kurangnya antusias dan
partisipasi dari intansi terkait tentang kesadaran dari pencegahan perkawinan
dibawah umur karena dianggap hal yang biasa, masyarakat bersifat tertutup
mengenai suatu permasalahan yang terjadi, kurangnya sumber daya manusia, serta
jadwal penjangkauan yang terkadang berubah secara tiba-tiba karena ada kesibukan
mendadak. Faktor pendukung Adanya kebijakan berupa Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak, fasilitas pendukung serta ada bantuan dari aparat keamana