Penelitian ini dilakukan untuk mengatasi perbedaan dalam
mekanisme pengangkatan Jaksa Agung dibandingkan dengan pengangkatan
pimpinan lembaga lain, seperti Kapolri dan TNI, di mana Jaksa Agung
hanya diangkat oleh presiden tanpa melibatkan DPR.
Tujuan pada penelitian ini ialah untuk mengetahui mengapa tidak
adanya keterlibatan DPR dalam pengangkatan seorang Jaksa agung. Selain
itu, untuk mengetahui bagaimana tinjauan perundang-undangan tentang
pengangkatan Jaksa Agung.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan
pendekatan deskriptif analitis. Penulis mengumpulkan sumber-sumber dari
buku primer dan sekunder yang relevan untuk menjawab permasalahan
terkait mekanisme pengangkatan Jaksa Agung tanpa melalui fit and proper
test.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengangkatan dan
pemberhentian Jaksa Agung dilakukan oleh presiden karena lembaga
kejaksaan merupakan bagian dari pemerintahan yang bertanggung jawab
dalam penuntutan umum. Oleh karena itu, kekuasaan kejaksaan dapat
diintervensi sebagai kekuasaan pemerintah yang terbatas pada presiden.
Inilah alasan mengapa lembaga legislatif tidak terlibat dalam proses
pengangkatan Jaksa Agung seperti pada pengangkatan Kapolri maupun
Panglima TNI