Khairullah, Khairullah (2023) Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb). [Skripsi]
PERNYATAAN.pdf
Download (92kB)
AWAL .pdf
Download (1MB)
ABSTRAK.pdf
Download (232kB)
BAB I.pdf
Download (470kB)
BAB II .pdf
Restricted to Repository staff only
Download (624kB)
BAB III .pdf
Download (246kB)
BAB IV .pdf
Download (266kB)
BAB V .pdf
Download (117kB)
DAFTAR PUSTAKA .pdf
Download (246kB)
LAMPIRAN .pdf
Download (7MB)
Abstract
Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb. merupakan putusan gugatan cerai,
dimana Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru menggunakan hak ex officio yang
dimilikinya untuk menetapkan nafkah iddah, mut’ah dan anak. sedangkan dalam
hukum acara perdata terdapat asas ultra petitum partium yaitu hakim dilarang
memutus perkara melebihi dari apa yang dituntut oleh para pihak.
Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hasil analisis dan
pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam memutus
perkara nomor 581/Pdt.G/PA.Bjb.
Jenis Penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan
hukum primer yakni Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb,bahan hukum
sekunder yakni Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum tersier berupa kamus.
Adapun pendekatan yang Penulis gunakan yakni pendekatan kasus (case
approach), dengan menelaah kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dimana akan mengkaji dan menelaah
Putusan yang Penulis gunakan.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat diketahui bahwa
pertimbangan yang dilakukan majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam
perkara cerai gugat putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/Pa.Bjb. Majelis Hakim
menggunakan hak ex officio-nya untuk memberikan hak-hak istri dan anak yang
diceraikan. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f dijadikan sebagai
dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru
untuk menerapkan hak ex officio terkait nafkah iddah, mut’ah bagi istri dan nafkah
anak, sehingga penggunaan hak ex officio hakim dalam perkara cerai gugat tidak
bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR. Majelis Hakim dalam memutus
perkara Nomor 581/Pdt.G/2022/Pa.Bjb. tidak melanggar salah satu asas hukum
acara perdata yaitu asas ultra petitum partium, pada Pasal 178 ayat (3) HIR
merupakan ketentuan umum, sedangkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan lex specialis derogat legi
generali, dimana peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 31 Jul 2023 05:59 |
| Last Modified: | 31 Jul 2023 05:59 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/24500 |




