Normahfuzhah, Normahfuzhah (2023) Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara). [Skripsi]
PERNYATAAN NORMAHFUZHAH HTN 2019.pdf
Download (226kB)
Awal Skripsi Normahfuzhah HTN 2019.pdf
Download (1MB)
Abstrak NORMAHFUZHAH HTN 2019.pdf
Download (185kB)
BAB I NORMAHFUZHAH HTN 2019.pdf
Download (625kB)
BAB II NORMAHFUZHAH HTN 2019.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (287kB)
BAB III NORMAHFUZHAH HTN 2019.pdf
Download (232kB)
BAB IV NORMAHFUZHAH HTN 2019.pdf
Download (473kB)
BAB V NORMAHFUZHAH HTN 2019.pdf
Download (91kB)
DAFTAR PUSTAKA NORMAHFUZHAH HTN 2019.pdf
Download (213kB)
LAMPIRAN NORMAHFUZHAH HTN 2019.pdf
Download (8MB)
Abstract
Kejaksaan Republik Indonesia telah mengeluarkan produk hukum
dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang
Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Restorative
Justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban,
dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang
adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan
bukan pembalasan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat
deskriptif dan dengan pendekatan sosiologi hukum. Dalam hal
pengumpulan data Penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan
dokumentasi.
Hasil penelitian ini adalah Pertama Bahwa prosuder yang dilakukan
oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara terkait dengan penghentian
penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dimulai dari masuknya berkas
perkara dari pihak Kepolisian yang kemudian dilakukan analisis oleh Jaksa
Penuntut Umum. Kemudian jaksa memberikan tawaran upaya damai
kepada korban dan tersangka. Apabila diterima oleh kedua belah pihak
kemudian Jaksa melaporkan pelaksanaan permohonan Restorative Justice
secara berjenjang dari Kepala Kejaksaan Negeri sampai kepada Jaksa
Agung Muda tindak Pidana. Setelah disetujui dan dilakukan upaya
perdamaian antara korban dan tersangka Kepala Kejaksaan Negeri
mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan oleh Kepala
Kejaksaan Negeri dan tersangka dibebsakan. Apabila upaya perdamaian dan
permohonan Restorative Justice ditolak maka Jaksa Penuntut Umum akan
melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri. Kedua Implementasi
Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian
Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam pelaksaan tindak pidana
di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sudah berjalan dengan baik dan
menghasilkan perdamaian diantara kedua belah pihak tanpa ada paksaan
atau tekanan dari pihak manapun sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan
Keadilan Restoratif.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Pramubakti Syanie Raisya Hani |
| Date Deposited: | 01 Aug 2023 05:44 |
| Last Modified: | 01 Aug 2023 05:44 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/24525 |




