Karena adanya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2019
Tentang Rencana Penanggulangan Bencana, dengan tujuan yang terdapat pada
pada Pasal 2 ayat (1) yaitu untuk mewujudkan keterpaduan dalam
merencanakan penanggulangan bencana dan agar pelaksanaan penanggulangan
bencana dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib terpadu, aman dan dapat
dipertanggung jawabkan. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan
oleh penulis, pemerintah masih belum maksimal seperti kurangnya sosialisasi
dari pemerintah kepada masyarakat mengenai bencana banjir, sikap tanggap
yang kurang dari pemerintah ketika bencana banjir dan cukup lambat dalam
melakukan mitigasi ketika pasca bencana banjir.
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan
metode pendekatan deskriptif kualitatif. Data utama adalah hasil wawancara
(primer), sedangkan data dokumen adalah sebagai data dukung (sekunder).
Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan 7 orang
informan, dengan menggunakan daftar wawancara terstruktur, sedangkan data
sekunder berupa dokumen diambil dari BPBD di Kabupaten Tanah Laut
Hasil penelitian diperoleh menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan
Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan
Bencana sudah dilakukan dengan cukup baik, faktor penghambat tercapainya
pelaksanaan dengan maskimal adalah kurangnya kerjasama antara pemerintah
dan masyarakat setempat dan kurangnya fasilitas BPBD sendiri untuk mencapai
tujuan yang ada di Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2019
Tentang Rencana Penanggulangan Bencana.