Penelitian ini dilatarbelakangi karena ada fakta baru yang ditemukan di
Pengadilan Agama Banjarbaru satu tahun terakhir ini sudah tidak pernah ada lagi
perkara perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak dari sekian banyaknya
perkara perceraian yang ada di Pengadilan tersebut. Karena salah satu dasar untuk
hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah Keputusan Menteri Agama
Nomor 411 Tahun 2000, namun mereka menganggap tidak ada unsur keadilan
dari Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan
Jumlam Uang iwadh tersebut. Inilah kemudian yang menjadi hal menarik bagi
Penulis untuk meneliti bagaimana penerapan dari Keputusan Menteri Agama
Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlam Uang iwadh di Pengadilan
Agama Banjarbaru.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Keputusan Menteri
Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlam Uang iwadh Tentang
Penetapan Jumlah Uang iwadh Di Pengadilan Agama serta masih relevankah
digunakan dalam perkara gugatan perceraian karena pelanggaran taklik talak.
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan
yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan informan secara lisan pada
4 (empat) orang hakim yang ada di Pengadilan Agama tentang penerapan
Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlam
Uang iwadh tentang penetapan jumlah uang iwadh di Pengadilan Agama
Banjarbaru. Kemudian penulis menganalisis data dan informasi yang terkumpul
seluruhnya yang kemudian digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dari
penelitian tersebut. Agar hasil akhir dari penelitian ini dapat dengan mudah
dipahami oleh pembaca.
Hasil penelitian itu menunjukakan bahwa para hakim yang ada di
Pengadilan Agama Banjarbaru menyatakan bahwa Keputusan Menteri Agama
Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlam Uang iwadh sudah tidak
pernah digunakan lagi karena seiring perkembangan zaman. Keputusan Menteri
Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlam Uang iwadh sudah
mengakomodir terhadap kesempatan isteri untuk mengajukan gugatan perceraian
dengan syarat ia harus membayar tebusan untuk dirinya. Melihat dari esensi yang
terkandung maka aturan tersebut masih layak digunakan