Masa reses merupakan waktu para anggota legislatif baik pusat maupun
daerah menunaikan tugas di luar masa sidang dengan pergi ke daerah pemilihannya
masing-masing untuk menyerap aspirasi dari konstituen. Untuk anggota DPRD,
periode reses diatur dalam Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintah
daerah. Namun UU ini tidak merinci bagaimana teknis pelaksanaannya. Skripsi ini
mempelajari pelaksanaan reses anggota legislatif, dengan mengambil studi kasus
DPRD Kabupaten Murung Raya. Skripsi ini juga mencari tahu aspirasi apa saja
yang disampaikan masyarakat kepada anggota legislatif.
Skripsi ini merupakan hasil studi lapangan, di mana peneliti menemui para
narasumber ke daerah untuk menyelidiki peristiwa aktual. Narasumber terdiri dari
a) enam anggota legislatif dari empat partai yang mewakili tiga dapil di kabupaten
tersebut, dan b) enam masyarakat yang mereka temui, baik perangkat desa maupun
warganya. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Temuan-temuan riset adalah sebagai berikut. Pertama, anggota legislatif
menemui konstituen pada tiga periode reses, yakni, Maret, Juni dan Oktober
sebagaimana diatur UU 23/2014. Mereka datang ke kantor pemerintah kecamatan
dan kantor desa untuk menyerap aspirasi dalam acara formal yang dihadiri para
perangkat desa. Terkadang anggota legislatif juga mengunjungi rumah warga dan
berdialog langsung dengan mereka. Kedua, aspirasi yang disampaikan kepada
anggota DPRD Kabupaten Murung Raya memiliki dua sifat: kepentingan umum
dan kepentingan pribadi. Aspirasi yang bersifat kepentingan umum biasanya
disampaikan oleh perangkat desa, mengarah pada urusan pembangunan dan
perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan dan tempat ibadah. Adapun aspirasi
yang sifatnya pribadi ternyata juga banyak, seperti, minta uang untuk beras, rokok
atau minta bantu carikan kamar di rumah sakit.