Nisya, Khairatun (2023) Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Tentang Asas Tertutup Untuk Umum dalam Pelaksanaan Mediasi dan Persidangan Perceraian Bagi Penyandang Disabilitas. [Skripsi]
PERNYATAAN.pdf
Download (51kB)
AWAL.pdf
Download (1MB)
ABSTRAK.pdf
Download (9kB)
BAB I.pdf
Download (235kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (311kB)
BAB IV.pdf
Download (394kB)
BAB V.pdf
Download (15kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (138kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (2MB)
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi asas tertutup untuk umum terhadap mediasi
dan persidangan perceraian bagi penyandang disabilitas memiliki persepsi yang
berbeda dari para hakim. Hal ini disebabkan karena perkara (penggugat)
didampingi orang tuanya. Padahal didalam persidangan perceraian dilakukan
tertutup untuk umum dan tidak bisa masuk kecuali atas izin dari hakim. Bagi
penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pendampingan pada
Pasal 15 Ayat (3) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk
Penyandang Disabilitas dan orang tua diperbolehkan untuk mendampingi.
Sementara dalam Pasal 15 Ayat (2) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi
yang Layak untuk Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa menyediakan
penerjemah khusus untuk pendampingan bagi penyandang disabilitas, akan tetapi
pihak pengadilan belum menyediakan penerjemah khusus. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui pendapat hukum hakim tentang asas tertutup untuk umum
dalam pelaksanaan mediasi dan persidangan perceraian bagi penyandang
disabilitas di Pengadilan Agama Kuala Kapuas.
Jenis penelitian ini hukum empiris, mengkaji hukum dalam masyarakat
dengan pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan dengan
menganalisis reaksi dan interaksi melalui wawancara terhadap Hakim Pengadilan
Agama Kuala Kapuas kemudian di analisis dengan metode deskriftif-kualitatif.
Hasil penelitian penulis bahwa persepsi hakim terhadap asas tertutup
untuk umum bagi penyandang disabilitas dalam perkara nomor
205/Pdt.G/2022/PA.K.Kps. Beberapa hakim menyebutkan bahwa, setuju
dilakukan pendampingan oleh orang tuanya karena orang tua memahami dan
dapat berinteraksi dengan bahasa isyarat anaknya dan menunjang kelancaran
persidangan termuat dalam Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (3) Nomor 39
Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas.
Sedangkan hakim yang lain kurang setuju karena jika didamping orang tuanya
ditakutkan permasalahan akan berlanjut dan pihak tidak leluasa dalam
menyampaikan permasalahnnya termuat dalam Pasal 15 Ayat (2) Nomor 39
Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas. Maka
diizinkannya pihak penyandang disabilitas untuk di dampingi pihak orang tua.
Karena dianggap mampu memahami dan berinteraksi dengan pihak yang
berperkara. Adanya selain para pihak didalam persidangan dalam hal pendamping
itu bukan berarti asas tertutup untuk umum tidak dilaksanakan. Penunjukan
pendamping misalnya keluarga yang benar-benar mampu memahami pihak.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 24 Oct 2023 05:57 |
| Last Modified: | 24 Oct 2023 05:57 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/25152 |




