Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena perpindahan ibu kota
negara yang akan di pindahkan ke Kalimantan Timur. Fokus penelitian ini mengkaji
mengenai Dengan dipindahkan ibu kota negara ini apakah masyarakat dilibatkan
didalam penyusunan UU IKN No. 3 Tahun 2022 tersebut apakah sebenarnya Hak
Masyarakat itu penting atau tidak dalam penyusunan UU IKN kemudian Apa
pengaruh hak partisipasi publik dalam pembentukan UU IKN no 3 tahun 2022
tersebut.
Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dalam UU IKN No. 3 Tahun 2022
tentang perpindahan Ibu Kota Negara apakah Hak Masyakarat dalam penyusunan
UU IKN ini dan untuk mengetahui Apa pengaruh hak partisipasi publik dalam
pembentukan UU IKN no 3 tahun 2022.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat hukum empiris, dengan
pendekatan Sosiologi Hukum, subjek penelitian ini Pemerintahan Keluharan
Petung Kabupaten Penajam Paser Utara, pekerja di Kabupaten Penajam Paser
Utara, Pegawai Bank segaligus Konten creator dan Tokoh Pemuda Semboja
Kabupaten Kutai Kartanegara. Data yang digali yaitu identitas informan dan
persepsi. Data tersebut digali dengan teknik wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwasanya mengenai hak masyarakat
Kalimantan timur terhadap UU IKN no.3 tahun 2022 tersebut tidak berperan
penting atau tidak diperlukan adanya hak masyarakat dalam penyusunan UU IKN
no.3 tahun 2022 tersebut, pengaruh hak partisipasi publik dalam pembentukan UU
IKN no 3 tahun 2022