Pelaksanaan fungsi kejurusitaan memiliki peran penting dalam
mendukung kelancaran proses peradilan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas.
Latar belakang penelitian ini disebabkan oleh kebutuhan akan pemahaman yang
lebih baik tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam
melaksanakan fungsi kejurusitaan di lingkungan Pengadilan Agama Kuala
Kapuas. Perkembangan peradilan yang semakin kompleks, tuntutan akan
transparansi, dan kecepatan dalam penyelesaian perkara menuntut agar fungsi
kejurusitaan dijalankan dengan baik. Namun, tantangan seperti keterbatasan
sumber daya manusia, kurangnya integrasi teknologi informasi, dan koordinasi
yang belum optimal dapat mempengaruhi pelaksanaan yang efektif.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan
fungsi kejurusitaan pada Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dengan fokus pada
faktor pendukung yang dapat memfasilitasi proses peradilan, serta faktor
penghambat yang mungkin menghambat kelancaran pelaksanaan tugas
kejurusitaan.
Penelitian ini bersifat empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif.
Subjek penelitian ini adalah Jurusita Pengadilan Agama Kapuas sebanyak tiga
orang. Objek penelitian ini yaitu bagimana pelaksanaan fungsi kejurusitaan serta
apa faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan proses fungsi
kejurusitaan pada Pengadilan Agama Kapuas. Data tersebut digali dengan teknik
wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data diolah melalui proses editing dan
deskripsi. Kemudian data dianalisis dengan analisis deskriptif.
Hasil penelitian pelaksanaan tugas kejurusitaan di Pengadilan Agama
Kuala Kapuas, dapat disimpulkan bahwa pengadilan ini berkomitmen untuk
meningkatkan kualitas keputusan dan mempercepat penyelesaian kasus. Proses
pemanggilan dan pemberitahuan efektif, dan petugas jurusita menjalankan tugas
dengan baik sesuai hukum. Lingkungan kerja yang kondusif dan prosedur yang
jelas menjadi faktor pendukung, namun, kondisi geografis wilayah Kapuas
menjadi penghambat. Dengan upaya terus-menerus memperkuat faktor pendukung
dan mengatasi masalah geografis, pengadilan dapat terus
meningkatkan layanan hukumnya