Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya Karang Taruna di Desa
Jarenang. Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat
sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang berkedudukan di Desa atau
Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Desa
Jarenang terdapat sebuah organisasai kemasyarakatan yang Bernama Karang
Taruna Desa Jarenang. Organisasi ini sebagai wadah pengembangan diri bagi
pemuda Desa Jarenang. Namum pada kenyataannya yang ditemui di lapangan
Karang Taruna Desa Jarenang belum terlihat sama sekali dalam menjalankan
fungsinya dibidang kesejahteraan sosial bahkan tidak pernah melaksanakan
kegiatan. Dari penjelasan diatas peneliti berasumsi bahwa dalam penerapan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa
Jarenang tidak terlaksana dengan baik.
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu Penelitian hukum
empiris (empirical legal research) dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian
ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan
sumber data sekunder.
Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Peraturan Menteri Sosial
Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa Jarenang tidak terlaksana
dengan baik disebabkan minimnya komunikasi, informasi dan tidak ada sosialisasi
tentang peraturan tersebut menyebabkan Karang Taruna Desa Jarenang kesulitan
dalam mejalankan organisasi sesuai peraturan yang berlaku bahkan menyebebkan
Karang Taruna Desa Jarenang tidak aktif. Kurangnya sumber daya pemuda desa
jarenang, SOP organisasi, Pengetahuan tentang peraturan, dan Kesadaran hukum
mengakibatkan Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019
Tentang Karang Taruna di Desa Jarenang tidak terlaksana dengan baik.