Penelitian ini bertolak oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7
ayat (2) yang mana menjelaskan bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini
haruslah ada alasan yang sangat mendesak, undang-undang tidak menjelaskan
secara spesifik maksud atau makna dari kata sangat mendesak disana. Maka
kebijaksanaan dan kekreatifan dari hakim Hakim sangat dibutuhkan dalam
menindaklanjutinya permohonan dispensasi kawin ini. Pertimbangan hakim dalam
menentukan klausa “alasan sangat mendesak” dalam pasal 7 ayat (2) memiliki
peran penting dalam sumbangsih instansi yudikatif untuk dapat berperan serta
dalam melindungi hak-hak anak dari dampak negatif dari adanya pernikahan anak.
Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana para hakim
menafsirkan alasan sangat mendesak dalam menangani kasus permohonan
dispensasi kawin serta apa dasar hakim dalam menafsirkan alasan sangat mendesak
dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin
Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris yang memperoleh data
dari sumber data primer, dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif.
Pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Data kemudian
diolah dengan cara menyeleksi, mengklasifikasi dan menyusun bahan hukum
secara sistematis, dan deskripsi. Kemudian data dianalisis sesuai dengan
permasalahan yang dirumuskan.
Hasil penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Agama Marabahan, para
hakim dalam menafsirkan alasan sangat mendesak yang diajukan sebagai alasan
dispensasi kawin menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sosiologis
sehingga menghasilkan 3 alasan sangat mendesak yaitu hamil diluar nikah, telah
melakukan hubungan suami istri dan hubungan terlalu dekat. Dasar hakim
menafsirkan alasan-alasan tersebut adalah kaidah-kaidah fikih tentang hal darurat
dan dalil hukum maslahah mursalah.