Perjanjian waralaba (franchisee) adalah kesepakatan antara Pemberi
Waralaba dan Penerima Waralaba yang memberi Penerima Waralaba hak untuk
menjalankan bisnis menggunakan hak kekayaan intelektual, penemuan, atau ciri
khas usaha Pemberi Waralaba dengan imbalan tertentu dan syarat-syarat yang
ditetapkan oleh Pemberi Waralaba. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah evaluasi
perjanjian waralaba Es Teh Anak Negeri dari sudut pandang hukum positif dan
hukum Islam. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif yang bersifat
preskriptif dalam menganalisis hukum sebagai objek penelitiannya. Data
dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), dan analisisnya
bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif
berdasarkan konsep atau teori yang relevan.
Penelitian menggunakan bahan hukum primer yaitu berupa kontrak
Perjanjian Waralaba Es Teh Anak Negeri, Bahan hukum primer merujuk pada
sumber-sumber langsung yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer
itu sendiri. Adapun bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan meliputi
Hukum-hukum yang diambil dari sumber sekunder yaitu, Peraturan Pemerintah
(PP) RI No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, Hukum Perjanjian, KUH Dagang
(UU No 5 Tahun 1999) tentang larangan praktik monopoli serta persaingan usaha
secara tidak sehat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Dalil Al-Qur‟an Hadits
dan Fatwa MUI.
Hasil penelitian mengungkap beberapa hal: Pertama, menurut hukum
positif KUHPerdata, perjanjian bisnis waralaba Es Teh Anak Negeri menghadapi
kekurangan dalam isi kontrak karena tidak mengatur sanksi bagi franchisee
(penerima waralaba) yang melanggar. Kekurangan ini memunculkan pertanyaan
akan keabsahan hukum perjanjian tersebut. Kedua, tindakan franchisee yang
menjual kembali merek dagang Es Teh Anak Negeri dapat dianggap sebagai
bentuk monopoli atau pelanggaran hukum persaingan usaha yang tidak sehat
menurut KUHDagang. Ketiga, tindakan franchisee Es Teh Anak Negeri yang
menggandakan hak kekayaan intelektual dengan menjual kembali merek dagang
yang telah dibeli dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak adil atau sebagai
bentuk kezaliman.