Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus-kasus tentang
penggelapan dana premi yang dialami oleh perusahaan-perusahaan Asuransi di
Indonesia. Perusahaan asuransi seharusnya berperan sebagai pengelola atau
manager dana yang baik agar dapat memberikan kepercayaan (amanah) kepada
para pesertanya. Sebaliknya, bukan mengambil untung besar-besaran dari uang
premi para peserta yang akibatnya terjadi penggelapan dana atas perbuatan
tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek manajemen dana
tabarru’ serta penerapan akad tabarrru’ pada produk asuransi jiwa Personal
Accident & Natural Death (PAND) di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor
Pemasaran Banjarmasin.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data digunakan
teknik wawancara secara langsung kepada informan. Setelah mengumpul data,
penulis kemudian menggambarkan, mendeskripsikan, dan menganalisis data yang
telah didapatkan mengenai manajemen dana tabarru’ dan penerapan akad
tabarru’ pada produk asuransi jiwa Personal Accident & Natural Death (PAND).
Penerapan akad tabarru’ pada produk asuransi jiwa Personal Accident &
Natural Death (PAND) di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran
Banjarmasin secara keseluruhan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 53
tahun 2006 tentang akad tabarru’ dan dana tabarru’ pada Asuransi Syariah, yang
meliputi ketentuan hukum, ketentuan akad, kedudukan para pihak dalam akad,
tata cara pembayaran, pengelolaan atau manajemen, surplus underwriting dan
defisit underwriting. Dana tabarru’ pada produk asuransi jiwa Personal Accident
& Natural Death (PAND) di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran
Banjarmasin pada manajemennya ada empat aspek penting yang menyertai, yakni
premi, klaim, keuntungan, dan investasi. Premi diambil dari dana tabarru’ dan
dialokasikan sebesar 40% untuk pembayaran klaim seluruh peserta. Hasil
keuntungan dari surplus underwriting dana tabarru’ akan dibagi hasilkan antara
peserta dan perusahaan dengan nisbah 70:30 atau diinvestasikan ke instrumen�instrumen syariah