Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kepala Desa Kalapeh Baru yang
tidak berdomisili atau bertempat tinggal dan berada di desa yang
dipimpinnya. Keadaan demikian berlangsung sejak Pandemi Covid-19
tahun 2020 sehingga diasumsikan berdampak pada penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Kalapeh Baru seperti dalam hal pelayanan hingga
masyarakat cukup sulit untuk mendapatakan pelayanan secara langsung dari
Kepala Desa.
Beranjak dari masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk
mengatahui penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan dampak domisili
Kepala Desa terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalapeh Baru.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfungsi
untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana berkerjanya
hukum dilingkungan masyarakat dan pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan metode pendekatan pendekatan Yuridis
Sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan
dokumentasi.
Hasil dari penelitian ini adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kalapeh Baru tidak berjalan secara maksimal karena Kepala Desa tidak
berdomisili serta bertempat tinggal di Desa Kalapeh Baru akibatnya hal
tersebut juga berdampak siginifikan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan desa. Kepala Desa yang tidak tinggal di desa akan sulit terlibat
secara langsung dalam kegiatan sehari-hari pemerintahan desa. Hal ini dapat
menghambat komunikasi dan koordinasi antara Kepala Desa, Perangkat
Desa dan masyarakat desa. Kepala Desa yang tidak hadir secara fisik di desa
akan sulit memaksimalkan tugas dan fungsi yang menjadi kewajibannya.