Novita, Novita (2024) Perpindahan Wali Nikah (Analisis Putusan Isbat Nikah Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt). [Skripsi]
PERNYATAAN NOVITA.pdf
Download (28kB)
AWAL NOVITA.pdf
Download (1MB)
ABSTRAK NOVITA.pdf
Download (8kB)
BAB I NOVITA.pdf
Download (245kB)
BAB II NOVITA.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (88kB)
BAB III NOVITA.pdf
Download (188kB)
BAB IV NOVITA.pdf
Download (101kB)
BAB V NOVITA.pdf
Download (10kB)
DAFTAR PUSTAKA NOVITA.pdf
Download (141kB)
LAMPIRAN NOVITA.pdf
Download (5MB)
Abstract
Undang-Undang memberikan solusi hukum agar perkawinan di bawah
tangan mempunyai perlindungan dan kekuatan hukum, yaitu dengan cara
mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Salah satunya yaitu pernikahan yang
diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama Sampit dengan Nomor perkara
442/Pdt.G/2022/PA.Spt. Perkara tersebut dikabulkan oleh majelis hakim, padahal
pernikahan yang dilakukan Pemohon tersebut terdapat ketidakjelasan perihal
perpindahan wali nikahnya. Pernikahan tersebut dilaksankan dengan wali paman,
karena ayah kandungnya tidak dapat berhadir disebabkan berada di Jawa.
Kemudian, ijab kabul dilakukan oleh penghulu. Menurut hukum fikih dan KHI
apabila wali aqrab berhalangan hadir maka yang berhak menjadi wali adalah wali
hakim, bukan wali ab`ad. Tetapi permohonan isbat nikah itu dikabulkan Majelis
Hakim idengan salah satu pertimbangannya menyatakan pernikhannya telah
memenuhi rukun dan syarat, sedangkan pada faktanya wali nikah termasuk dalam
rukun nikah.
Permasalaahan yang diteliti terhadap putusan ini adalah bagaimana
pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah dan analisis penulis terhadap
perpindahan wali yang terdapat dalam pernikahan yang diajukan isbat nikahnya
oleh Pemohon. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan studi kasus (Case Study). Kemudian pengumpulan data dalam
penelitian ini dengan melakukan studi dokumen dan studi pustaka terkait dan diolah
secara sistematis, logis, dan deskriptif.
Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa Majelis Hakim dalam
mengabulkan Isbat Nikah ini karena melihat terpenuhinya rukun dan syarat nikah,
tidak ada penghalang nikah antara kedua mempelai, dan tidak ada pihak yang
keberatan selama pernikahan itu berlangsung. Namun Majelis Hakim kurang
memperhatikan bagian perpindahan wali yang termasuk rukun nikah. Apabila
melihat aturan dalam UUP Pasal 6 dan 26 mengenai izin orang tua dan wali yang
tidak sah maka perpindahan wali tersebut kurang relevan. Adapun jika melihat
dalam aturan KHI maka dalam kasus pernikahan tersebut yang berhak menjadi wali
nikah adalah wali hakim karena ayahnya tidak dapat hadir. Namun apabila Majelis
Hakim berlandaskan pendapat fikih yang memungkinkan paman dapat menikahkan
apabila ayah tidak dapat hadir, tetapi dalam putusan tidak menyatakan dengan tegas
ketentuan tersebut yang dijadikan dasar hukum.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Pramubakti Syanie Raisya Hani |
| Date Deposited: | 11 Jan 2024 06:36 |
| Last Modified: | 11 Jan 2024 06:36 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/25674 |




