Nikah misyar adalah sebuah bentuk pernikahan yang pada praktiknya istri
tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya ia peroleh dari suaminya,
seperti nafkah dan tempat tinggal. Belakangan ini nikah misyar juga terjadi
di Indonesia, Terdapat perdebatan mengenai status dan kedudukan nikah
misyar, dalam hal ini mayoritas ulama banyak yang menghukumi haram
terhadap pernikahan misyar, namun Wahbah az-Zuhaili merupakan salah
satu ulama yang memiliki pandangan berbeda terhadap hukum nikah
misyar. Dalam Fatawa Mu’ashirah az-Zuhaili berpandangan tentang
kebolehan pernikahan ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif, adapun jenis penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian
library research (kepustakaan). Sifat penelitian pada penilitian ini adalah
content analysis (analisis isi), dan pengumpulan bahan hukum dalam
penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen. UU Perkawinan
di Indonesia memiliki beberapa ketentuan-ketentuan yang tidak sejalan
dengan praktik pernikahan misyar, diantaranya mengenai tujuan
pernikahan, pencatatan nikah, hak dan kewajiban suami istri, perjanjian
nikah dan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang
ingin berpoligami. Dengan demikian secara garis besar, pelaksanaan
pernikahan misyar ketika ditinjau dalam berbagai aspek yang terdapat di
dalam UU Perkawinan Indonesia adalah tidak sejalan. Penulis tidak
sependapat dengan pandangan Wahbah az-Zuhaili mengenai kebolehan
pernikahan semacam ini. Penulis merasa pernikahan ini cenderung lebih
banyak mengandung kemudaratan daripada kemaslahatan. Pemerintah
seharusnya turut serta melakukan pengawasan melalui lembaga yang
berwenang dalam bidang perkawinan. Dan jikalau bisa, hendaknya
pernikahan semacam ini dilarang dilakukan di Indonesia.