Kalsum, Umi (2024) Persepsi Hakim Tentang Makna Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban dalam Persyaratan Poligami (Studi di Pengadilan Agama Amuntai). [Skripsi]
PERNYATAAN KEASLIAN UMI KALSUM.pdf
Download (219kB)
AWAL UMI KALSUM.pdf
Download (2MB)
ABSTRAK UMI KALSUM.pdf
Download (201kB)
BAB I UMI KALSUM.pdf
Download (652kB)
BAB II UMI KALSUM.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (790kB)
BAB III UMI KALSUM.pdf
Download (79kB)
BAB IV UMI KALSUM.pdf
Download (377kB)
BAB V UMI KALSUM.pdf
Download (111kB)
DAFTAR PUSTAKA UMI KALSUM.pdf
Download (181kB)
LAMPIRAN UMI KALSUM.pdf
Download (2MB)
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pasal 4 ayat (2) UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat
cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan
keturunan. Terkait dengan syarat pertama, undang-undang tidak menjelaskan lebih
lanjut atau memberikan batasan yang jelas mengenai apa saja yang termasuk
kewajiban seorang istri. Maka dari itu, hakim sebagai orang yang berwenang serta
berperan dalam memberi atau tidak memberi izin poligami, dapat memberikan atau
memperjelas kewajiban apa saja yang dipikul oleh istri yang tidak dapat dijalankan
oleh istri sehingga seorang suami dapat diberi izin untuk berpoligami.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi hakim dalam
memberikan makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban yang disebutkan dalam
persyaratan poligami serta alasan yang digunakan hakim dalam memberikan makna
istri tidak dapat menjalankan kewajiban.
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif
dan bersifat deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Amuntai.
Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan
sumber data yaitu informan dari para Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa makna istri
tidak dapat menjalankan kewajiban dalam persyaratan poligami ialah pertama,
hakim dalam memberikan makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban lebih
menitikberatkan pada maslahat dengan melihat fakta dalam persidangan, dan
kedua, makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban adalah ketidakmampuan
menjalankan nafkah batin disebabkan faktor penyakit fisik, psikis, dan umur.
Alasannya yang digunakan hakim adalah hakim tidak bisa terpaku dengan UndangUndang, sehingga dalam mengadili suatu perkara perlu memperhatikan aspek
keadilan dan kemaslahatan, dan alasan selanjutnya adalah karena nafkah batin
kewajiban mutlak seorang istri.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Pramubakti Syanie Raisya Hani |
| Date Deposited: | 12 Jan 2024 08:04 |
| Last Modified: | 12 Jan 2024 08:04 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/25698 |




