Wahyunita, Wahyunita (2024) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor: 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kotabaru Tahun 2018-2025 (Studi Kasus: Pantai Teluk Pamukan Desa Tanjung Samalantakan). Skripsi, Syariah.

	Text Pernyataan keaslian tulisan.pdf Download (447kB)
	Text Awalan.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (82kB)
	Text BAB 1.pdf Download (276kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (260kB)
	Text BAB III.pdf Download (178kB)
	Text BAB IV.pdf Download (701kB)
	Text BAB V.pdf Download (34kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (44kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kotabaru Tahun 2018-2025, peraturan ini merupakan bentuk usaha pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk membangun setiap objek pariwisata yang ada di Kabupaten Kotabaru, akan tetapi dalam penerapan peraturan ini ada temuan yang mengindikasikan ketidaksinkronan antara aturan dan praktik yang tejadi di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, data penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan mengurai, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Samalantakan. Peneliti mengumpulkan data-data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian di olah melalui proses reduksi data dan penarikan kesimpulan. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengarah pada landasan teori yang telah ada. Hasil penelitian ini adalah bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2018 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kotabaru tahun 2018-2025 di objek wisata Pantai Teluk Pamuka belum terimplementasikan dengan maksimal karena ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan peraturan daerah tersebut seperti: tidak di bentuknya organisasi pokdarwis, adanya ketidak jujuran pemerintah desa tanjung samalantakan dalam menjalankan amanah yang telah diberi, serta jarak objek wisata yang cukup jauh dari Ibukota Kabupaten sehingga kurang mendapat perhatian.

Actions (login required)

View Item