Hafisyah, Khairimatun (2024) Pendapat Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dalam Keadaan Hamil. [Skripsi]
Pernyataan keaslian tulisan Khairimatun H.pdf
Download (185kB)
AWAL FIX Khairimatun Hafisyah.pdf
Download (1MB)
BAB I OK Khairimatun Hafisyah.pdf
Download (650kB)
BAB II OK Kharimatun Hafisyah.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (571kB)
BAB III OK Khairimatun Hafisyah fix.pdf
Download (298kB)
BAB IV OK Kharimatun Hafisyah.pdf
Download (494kB)
BAB V OK Kharimatun Hafisyah.pdf
Download (209kB)
DAFTAR PUSTAKA OK Kharimatun Hafisyah.pdf
Download (404kB)
LAMPIRAN OK Khairimatun Hafisyah.pdf
Download (2MB)
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih adanya masyarakat yang
menyangka adanya perbedaan antara perceraian ketika istri dalam keadaan hamil
dan tidak dan anggapan bahwa Pengadilan Agama mempersulit proses perkara
perceraian ketika istri dalam keadaan hamil. Maka penulis tertarik untuk menggali
lebih dalam mengenai bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama tentang
perceraian dalam keadaan hamil.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan
Agama tentang perceraian dalam keadaan hamil dan dasar-dasar pendapat hakim
Pengadilan Agama tentang perceraian dalam keadaan hamil tersebut.
Penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.Penelitian ini berlokasi di
Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Barabai. Teknik
pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, dengan sumber data
yaitu informan dari beberapa hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin dan
Barabai.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan
bahwa pendapat hakim Pengadilan Agama tentang perceraian dalam keadaan
hamil hukumnya boleh. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim terdapat dalam
Al-Qur'an Surah at-Talaq ayat 4, dengan syarat bahwa alasan-alasan perceraian
sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang
perkawinan dan pasal 116 KHI dan dapat dibuktikan oleh para pihak. Namun
setiap hakim mempunyai kebijakan masing-masing dalam menangani perkara
perceraian dalam keadaan hamil.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 18 Jan 2024 05:39 |
| Last Modified: | 18 Jan 2024 05:39 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/25810 |




