Kesejahteraan Sosial adalah bagian yang paling diharapkan dari kehidupan
manusia karena terwujud untuk membantu agar individu terlepas dari segala
permasalahan sosial. Penyelengaraan kesejahteraan sosial merupakan bentuk upaya
yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah dalam bentuk
pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Dalam
menciptakan kesejahteraan sosial tersebut maka dari itu Pemerintah Daerah Tanah
Laut membentuk sebuah peraturan daerah yang mengatur tentang penyelengaraan
kesejahteraan sosial, peraturan tersebut tercantum pada Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelengaraan
Kesejahteraan Sosial.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana
implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022
Tentang Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial dalam menangani permasalahan
sosial di Kabupaten Tanah Laut, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor
penghambat bagi pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menangani
Permasalahan Sosial di Kabupaten Tanah Laut
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum empiris. Adapun sifat penelitian ini adalah kualitatif yaitu suatu proses
penelitian dengan hasil dalam bentuk data deskriptif analitis.
Hasil penelitian ini menunjukan sebagai berikut: Implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelengaraan
Kesejahteraan Sosial telah dilaksanakan dengan cara sosialisasi dan pembuatan
buku tentang peraturan daerah ini, serta Dinas Sosial melakukan berbagai macam
bantuan sosial untuk para masyarakat yang terkena permasalahan sosial, selain itu
Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut juga melakukan pemberdayaan sosial dengan
cara memberdayakan pilar-pilar sosial. Dalam menyelengarakan kesejahteraan
sosial ini terdapat faktor pendukung dan penghambatnya yaitu: faktor
pendukungnya seperti SDM, Sarana dan prasarana serta dana yang mendukung,
sedangkan faktor penghambatnya ialah belum adanya panti sosial, rumah singgah
dan Gudang logistic yang layak, dan banyak terdapat beberapa data penerima
bantuan sosial yang tidak valid singga menimbulkan bantuan sosial tersebut
menjadi tidak tepat sasaran.