Wijaya, Agnes Gunawan Putri Mega (2024) Peran Pengawasan Kantor Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Selatan. [Skripsi]
Pernyataan Keaslian Tulisan.pdf
Download (124kB)
AWAL.pdf
Download (1MB)
ABSTRAK.pdf
Download (7kB)
BAB 1.pdf
Download (347kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (304kB)
BAB III.pdf
Download (79kB)
BAB IV.pdf
Download (282kB)
BAB V.pdf
Download (54kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (230kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (3MB)
Abstract
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi
Yudisial Pasal 3 ayat (2) Komisi Yudisial dapat mengangkat Penghubung di
daerah sesuai dengan kebutuhan. Penghubung Komisi Yudisial merupakan
lembaga yang spesifik diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun
2017 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja Penghubung Komisi Yudisial
di daerah. Fungsinya adalah membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial
Republik Indonesia di tingkat daerah. Penghubung Komisi Yudisial wilayah
Kalimantan Selatan berdiri sejak tahun 2022. Penghubung Komisi Yudisial
Kalimantan Selatan masih menghadapi sejumlah kendala, baik itu dari faktor
internal maupun eksternal lembaga.
Penelitan ini menggunakan penelitian hukum empiris. Adapun sifat
penelitan ini adalah kualitatif yaitu suatu proses penelitian dengan hasil dalam
bentuk data deskriptif analitis.
Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitan sebagai
berikut: pertama, peran Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan
terhadap Hakim mengenai pemantauan dan pengawasan sudah maksimal dalam
menjalankan tugasnya, sesuai dengan Pasal 20 Undang - Undang Nomor 18
Tahun 2011 dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim, Peran Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan
Selatan mencerminkan upaya untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat,
dan perilaku hakim di wilayah tersebut. Dengan keterlibatan masyarakat dalam
memberikan laporan dan keterbukaan dalam proses pengawasan. Beberapa
masalah yang perlu diperbaharui antara lain adalah: (i) kurangnya jumlah sumber
daya manusia yang tersedia di Penghubung Komisi Yudisial wilayah Kalimantan
Selatan, (ii) keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh Penghubung Komisi
Yudisial, dan (iii) kurangnya optimalisasi anggaran yang diberikan kepada
lembaga tersebut.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform |
| Depositing User: | Pramubakti Syanie Raisya Hani |
| Date Deposited: | 19 Jan 2024 01:39 |
| Last Modified: | 19 Jan 2024 01:39 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/25832 |




