Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin dengan dilatarbelakangi
Walikota Banjarmasin menerbitkan Surat Keputusan Nomor 109 tahun 2022
tentang Program Pembangunan Strategis Daerah Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Banjarmasin tahun 2022. Ketika pemerintah Kota Banjarmasin
ingin mengimplementasikan surat keputusan tersebut, terjadi penolakan oleh warga
yang bertempat tinggal di sekitar Pasar Batuah Kota Banjarmasin. Akan tetapi, para
pedagang yang berdagang di Pasar Batuah menerima saja terhadap surat keputusan
walikota tersebut. Karena Pasar Batuah merupakan lahan milik Pemerintah daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya pro dan
kontra dalam revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin dan kendalanya dalam
merevitalisasi, serta solusi apa yang diberikan Pemerintah Kota Banjarmasin
kepada pedagang dan warga Pasar Batuah Kota Banjarmasin. Penelitian yang
digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus.
Peneliti mengumpulkan data dari informan berjumlah dua puluh orang melalui
wawancara dan dokumentasi. Dalam analisis penelitian ini, data yang terkumpul
diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Kemudian peneliti
membuat suatu kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya pro kontra
revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin karena tidak adanya ganti rugi yang
diberikan kepada warga yang bermukim di Pasar Batuah. Selain itu, penyebab
terjadinya konflik adalah perbedaan kepentingan,sosialisasi yang dilaksanakan oleh
pemerintah tidak maksimal dan tidak berjalan dengan baik, dan warga terancam
kehilangan tempat tinggal yang sudah dihuni berpuluh-puluh tahun. Sedangkan
pedagang yang pro terhadap revitalisasi Pasar Batuah karena adanya kesesuaian
antara keinginan pemerintah dan kebutuhan pedagang akan perbaikan pasar.
Adapun kendala dalam merevitalisasi adalah adanya penolakan dari warga yang
bermukim di lahan Pasar Batuah. Kemudian solusi yang diberikan pemerintah
kepada pedagang yaitu menempati tempat yang sama sesuai dengan jenis
dagangannya. Adapun solusi yang diberikan kepada warga seperti diberikan hunian
rumah susun digratiskan biaya sewa selama satu tahun, diberikan kesempatan untuk
bisa berdagang di toko pasar milik pemerintah, diberikan kemudahan pengurusan
dokumen kependudukan, dijanjikan perekrutan wirausaha baru, bantuan alat
pendidikan dari TK-SMP. Memang tidak ada ganti rugi dalam bentuk uang