Penelitian ini dilatar belakangi pemberian perlindungan hukum bagi tenaga
kerja perempuan yang bekerja di sebuah perusahaan yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Melihat peran tenaga kerja sangat penting dalm kelacaran
produksi perusahaan, oleh karena itu pekerja perempuan harus mendapatkan hak�hak mereka seutuhnya dari perusahaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum
dan pemenuhan hak-hak terhadap tenaga kerja perempuan yang sesuai dengan
Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan Hukum Terhadap
Tenaga Kerja Perempuan di Pulau Laut.
Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yang dapat
dikatakan juga sebagi sosiologi hukum yang bertitik tokah dengan data primer yang
diambil dari fakta-fakta yang ada di masyarakat.
Hasil penelitian pada UU Ketenagakerjaan di Indonesia, memang telah
nampak upaya pemerintah untuk melindungi hak maternitas pekerja perempuan.
perlu digaris bawahi, ketentuan di atas yang terdapat dalam Pasal 81, 82, dan 83
UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan implementasi dari
perlindungan hak maternitas pada pekerja perempuan.
Implementasi dari Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaa di PT. SDO Pulau Laut Refenery kepada tenaga kerja perempuan
sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang dan keputusan yang terdapat dalam
peraturan internal perusahaan seperti halnya cuti haid, cuti hamil dan melahirkan.
Dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa yang
memuat aturan khusus tentang perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan dan
adapun hak-hak tenaga kerja perempuan dalam undang-undang tersebut yaitu
mendapatkan cuti haid, cuti hamil dan melahirkan