Berbicara take over KPR diluar bank memberikan fasilitas kredit dengan
beberapa prosedur juga syarat dan ketentuan yang harus diikuti nasabah. Dalam
pelaksanaan KPR tidak selalu berjalan lancar seperti terjadinya kredit macet sang
debitur tidak sanggup melanjutkan cicilan dengan berbagai faktor- faktor. Bank
sendiri mendapat dampak buruk jika pada fasilitas KPR nya terdapat kredit macet
dalam penilaian dan pengawasan bank sehingga bank pun memberikan saran
kepada nasabah untuk mencari debitur baru yang melanjutkan KPR tersebut.
Permasalahannya bank tidak ingin ada kredit macet yang mempengaruhi penilaian
dan pengawasan bank tercoreng namun sang debitur juga tidak sanggup lagi
melanjutkan KPR bertepatan pula belum memenuhi syarat waktu take over di bank
maka disinilah terjadinya take over KPR diluar Bank.
Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, yakni: Bagaimana Praktik Take
Over KPR Diluar Bank dan Apakah Faktor Penyebab terjadinya Praktik Take Over
KPR Diluar Bank.
Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan
tersebut diatas adalah dengan penelitian hukum empiris dengan melakukan
penelitian di Kantor Notaris dan BTN di wilayah Kota Banjarmasin. Data yang
digunakan dalam skripsi ini diperoleh melalui wawancara, buku-buku, jurnal�jurnal,skripsi-skripsi dan pendapat para ahli. Keseluruhan data yang telah diperoleh
kemudian dianalisa secara Kualitatif, kemudian disimpulkan melalui metode
induktif.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh analisis Praktik Take Over KPR
Diluar Bank pihak bank menyerahkan nasabah untuk melakukanya di notaris
dengan berdasarkan adanya akta kuasa dan akta PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual
Beli) yang dikeluarkan oleh Notaris dan praktik ini harus dilakukan dengan
sepengatuhan Bank. Kemudian debitur KPR Subsidi mengalihkan kredit
kepemilikan rumah subsidinya kepada pihak ketiga dengan sepengetahuan Bank.
Dan yang diminta oleh Bank selaku pihak Kreditur yaitu akta kuasa menjual, akta
mengambil sertifikat dan akta PPJB yang dikeluarkan notaris. Kehadiran peran
notaris sebagai bagian dari proses pengalihan hutang diluar bank ini merupakan
bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat. Penting untuk diingat bahwa
dengan praktik ini dilakukan melalui notaris sebagai solusi hukum dalam
menghindari praktik take over diluar bank tanpa sepengetahuan bank sebagai
tindakan perilaku melawan hukum