Ahli waris pengganti dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam merupakan
hal baru yang belum pernah dikenal sebelumnya dalam hukum kewarisan Islam.
Kebaruan ini berdampak kepada banyaknya pro dan kontra dalam menyikapi hal
tersebut. Ketentuan tersebut memberikan solusi bagi cucu untuk bisa mendapatkan
harta warisan dari kakek atau neneknya dengan cara menempati posisi orang tuanya
sebagai ahli waris. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana
ketentuan mengenai ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam yang
kemudian ketentuan tersebut dianalisis dengan perspektif Filsafat Hukum Islam.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
pendekatan konseptual dan analisis, jenis data pada penelitian ini adalah jenis data
kualitatif, dengan KHI sebagai bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data
dengan menggunakan studi dokumenter serta teknik analisisnya menggunakan
tehnik analisis deskriptif dengan menggunakan teori-teori yang masuk dalam ranah
Filsafat Hukum Islam yaitu maqâshid al-Syarî’ah, ahkâm al-Syarî’ah, ushul fiqih
dan qawâid al-Fiqhiyyah.
Hasil dari peneltian ini bahwa ketentuan ahli waris pengganti yang diatur
dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam berkesesuaian dengan prinsip Filsafat
Hukum Islam, karena dalam ketentuan tersebut terdapat unsur tolong-menolong
antar keluarga baik antara yang meninggal dengan yang masih hidup maupun antar
sesama keluarga yang masih hidup. Ini sesuai dengan hikmah disyariatkannya
kewarisan secara umum sehingga semakin kuatlah ikatan kekeluargaan. Ketentuan
ini juga berasaskan keadilan terhadap cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal
daripada pewaris (kakek atau neneknya) dan tentulah ketentuan tersebut bernilai
maslahat bagi cucu pewaris. Istilah ahli waris pengganti telah menjadi living law di
berbagai kalangan masyarakat dalam kurun waktu yang lama sehingga ketentuan
tersebut memiliki nilai hukum sesuai dengan kaidah al-‘Âdah muhakkamah, dan
terakhir ketentuan tersebut merupakan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang
merupakan perwujudan dari keputusan pemimpin, dan setiap putusan harus
berasaskan kepada kemaslahatan yang dipimpinnya sesuai kaidah tasharruf al-
`Imâm ‘alâ al-Ra’iyyah manûth bi al-Mashlahah.