Indonesia sebagai negara hukum telah menunjuk Pengadilan sebagai
pelaku kekuasaan kehakiman. Pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman
sudah sepatutnya dapat menghadirkan kesetaraan atau kedudukan yang sama di
hadapan hukum bagi masyarakat (equality before the law). Pengadilan Agama
Tanah Grogot sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bagi orang-orang beragama
Islam di Kabupaten Paser yang berwenang mengadili perkara tertentu telah
menjatuhkan dua penetapan yang berbeda dalam suatu perkara yang isu
hukumnya sama yaitu permohonan isbat nikah di bawah umur. Disparitas ini
membawa dampak yang kontraproduktif dalam menumbuhkan kepercayaan
masyarakat, rasa keadilan publik, kepastian hukum dan kemanfaatan. Aspek
keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan harus dieksplorasi pada setiap
penetapan tersebut dalam rangka mengukur hukum yang baik.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif (normative legal research), atau bisa juga disebut sebagai
penelitian kepustakaan (library research). Permasalahan yang telah dirumuskan
dalam penelitian ini akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan
pendekatan statute approach (pendekatan perundang-undangan), case approach
(pendekatan kasus) dan comparation approach (pendekatan perbandingan).
Sumber data dalam penelitian adalah Penetapan Pengadilan Agama Tanah Grogot
Nomor 248/Pdt.P/2021/PA. Tgt. dan Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt
dan bahan kepustakaan lain atau literatur yang ada kaitannya dengan objek
penelitian. Adapun teknik pengumpulan data (bahan hukum) dilakukan dengan
menggunakan cara dokumentasi dan wawancara in depth. Kemudian Penulis akan
mengkaji dan menganalisa segala ketentuan hukum tentang pokok permasalahan
dengan metode pendekatan perbandingan lalu menarik suatu kesimpulan secara
deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum
terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Disparitas Penetapan
Pengadilan Agama Tanah Grogot terletak pada penerapan secara berbeda
ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dalam Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. Pengadilan Agama Tanah Grogot
melakukan interpretasi sistematis, memandang norma yang terkandung dalam
semua level peraturan sebagai satu kesatuan, sedangkan dalam Penetapan Nomor
366/Pdt.P/2021/PA.Tgt. Pengadilan Agama Tanah Grogot melakukan interpretasi
intensif yaitu mempersempit klausul “halangan” dalam pasal tersebut sebagai
“larangan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang�Undang Perkawinan. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. lebih
mencerminkan keadilan prosedural, mengedepankan aspek kepastian hukum dan
membawa manfaat yang selaras dengan penegakan hukum dibandingkan dengan
Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt., yang berupaya untuk mengedepankan
keadilan substantif namun di sisi lain melegitimasi masyarakat dengan pola pikir
pragmatis untuk tetap melakukan pernikahan di bawah umur tanpa melalui izin
pengadilan