Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum adalah hal yang
sangat penting terutama bagi pedagang kaki lima karena kebanyakan pedagang
kami lima sering melanggar aturan dalam berdagang dengan berjualan dipinggir
jalan atau trotor yang mengakibatkan lalu lintas terhambat dan mengurangi
keindahan jalan raya. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten
Pulang Pisau mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6
Tahun 2018, Dalam Perda ini terdapat pada Bab II Pasal 4 poin d yang berbunyi
“Dilarang mendirikan kios dan berjualan di trotoar jalan atau dengan cara apapun
yang mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi jalan dan trotoar”.
Kenyataannya pedagang kaki lima masih belum mentaati aturan pemerintah
khususnya aturan tentang ketertiban umum di mana banyak terdapat pedagang yang
masih berjualan di pinggir jalan, padahal disepanjang jalan sudah dipasang spanduk
yang besar mengenai larangan berjualan di pinggir jalan.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat kualitatif deskriptif
dan menggunakan pendekatan hukum normatif empiris dengan teknik
pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi dan dianalisis secara tiga
tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Hasil penelitian didapat bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2018 di Kecamatan Kahayan Hilir tentang Ketertiban Umum berjalan sesuai
SOP perda yang ada baik dari tidakan responsif maupun preventif. Tindaka
responsif beruapa disediakan oleh pemerintah Kabupaten Pulang Pisau khusus
tempat berjualan pedagang kaki lima agar tidak berjualan di pinggir jalan lagi dan
tindakan preventif yaitu diberikannya sanksi kepada pedagang kaki lima baik sanksi
teguran maupun sanksi administratif. Sedangkan kendala dalam pelaksanaannya
yaitu Perilaku pedagang Kaki Lima yang susah diatur karena tetap berkeinginan
berdagang ke lokasi semula, kurang strategisnya lokasi PKL yang disediakan oleh
pemerintah dan juga dari lemahnya sanksi yang diberikan sedangkan pihak satpol
PP sudah bekerja dengan maksimal baik dari sosialisasi, teguran, penyitaan barang
dan juga pemberian sanksi administratif