Adanya tarif angkutan umum yang berbeda-beda di masyarakat membuat
sejumlah pengguna angkutan umum merasa dirugikan sehingga adanya keresahan
masyarakat membuat pemerintah Kabupaten Banjar membuat sebuah peraturan
yang di namakan Peraturan Bupati Banjar No. 27 tahun 2016 tentang tarif angkutan
penumpang angkutan umum perdesaan/perkotaan di wilayah Kabupaten Banjar,
yang dimana dalam peraturan ini mengatur penyesuaian tarif hingga pengawasan
adalah Dinas Perhubungan, namun dalam pengaflikasiannya masih kurang
maksimal sehingga perlu diteliti dnegan permasahan berikut yaitu: 1) Bagaimana
efektivitas dari Peraturan Bupati Banjar No. 79 tahun 2022 tentang tarif angkutan
perdesaan/perkotaan dalam wilayah Kabupaten Banjar?, 2) Bagaimana faktor yang
mempengaruhi perubahan tarif dari angkutan umum berdasarkan Peraturan Bupati
Banjar No. 79 tahun 2022 tentang tarif angkutan penumpang umum angkutan
perdesaan/perkotaan di wilayah Kabupaten Banjar?
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan
deskriptif kualitatif, peneliti melakukan wawancara tatap muka dengan 3 orang
sopir angkutan karena mereka yang menerapkan peraturan tersebut dan merasakan
kelebihan dan kekurangan dari peraturan tersebut dan 30 masyarakat yang
menggunakan angkutan umum dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peraturan Bupati Banjar No. 79
tahun 2022 tentang tarif angkutan perdesaan/perkotaan dalam wilayah Kabupaten
Banjar bisa dikatakan kurang efektif dari segi pelaksanaan di lapangan terutama
pelaku sopir taksi yang tidak semua sopir menerapkan peraturan tersebut sehingga
tidak ada kesepakatan harga antara sopir dan penumpang, sedangkan dalam
sosialiasi sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan kesepakatan dalam menentukan
tarif angkutan umumnya, 2) Faktor yang mempengaruhi perubahan tarif dari
angkutan umum berdasarkan Peraturan Bupati Banjar No. 79 tahun 2022 tentang
tarif angkutan penumpang umum angkutan perdesaan/perkotaan di wilayah
Kabupaten Banjar ada tiga yaitu adanya kesenjangan ekonomi, kedua minimnya
dana sehingga untuk sosialisasi ke masyarakat kurang dan ketiga kesadaran hukum
yang kurang bagi sopir dalam menjalan peraturan tersebut