Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pengulangan pernikahan pada
pasangan siri untuk keperluan prewedding di Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan
Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam
konteks ini, disarankan kepada pasangan yang berniat menikah mendaftarkan
pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA), agar pernikahannya tercatat,
bukan melakukan pernikahan secara siri. Hal ini diatur dalam Undang-Undang
Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2). Apabila telah melakukan
pernikahan secara siri, solusi yang tepat adalah melakukan permohonan isbat ke
Pengadilan Agama sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi kepala KUA
Kota Banjarmasin tentang pengulangan pernikahan pada pasangan yang nikah siri
untuk keperluan prewedding dan juga untuk mengetahui alasan apa yang
mendasari persepsi Kepala KUA Kota Banjarmasin tentang pengulangan
pernikahan dikarenakan sudah nikah siri untuk keperluan prewedding.
Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris
dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Untuk pengumpulan data-data
akurat saat penelitian, penulis menggunakan teknik wawancara. Teknik
pengolahan data ialah dengan editing dan matrikasi. Analisis data menggunakan
analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan ada dua persepsi kepala KUA Kota
Banjarmasin terhadap pengulangan pernikahan pasangan yang menikah siri untuk
prewedding, ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Kepala KUA yang
membolehkan menganggap pengulangan pernikahan tidak merusak akad pertama
karena merupakan tindakan kehati-hatian dan sesuai dengan adaptabilitas Islam.
Sebaliknya, Kepala KUA yang tidak membolehkan menganggap pengulangan
dapat mengurangi hak talak suami dan merusak nilai sakral akad. Alasan yang
mendasari persepsi masing-masing berasal dari hukum positif dan agama, seperti
Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) dan kitab
Syarah Minhaj Li Shihab Ibn Hajar Juz 4, halaman 391 untuk yang
membolehkan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 dan kitab al-Anwā li
A’māl al-Abrār, Juz 7 untuk yang tidak membolehkan.