Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik akad nikah di beberapa
Kantor Urusan Agama (KUA) di Banjarmasin yang melibatkan penyandang
disabilitas dengan menggunakan bahasa isyarat atau diwakilkan. Berdasarkan latar
belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami praktik akad
nikah yang melibatkan penyandang disabilitas serta tinjauan hukum secara yuridis
dan hukum Islam.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kombinasi antara penelitian
empiris dan kepustakaan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis
yang menggunakan studi kasus, dengan lokasi penelitian di KUA Banjarmasin
Selatan, KUA Banjarmasin Barat, KUA Banjarmasin Utara, dan KUA
Banjarmasin Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari
keterangan penghulu mengenai praktik akad nikah yang melibatkan penyandang
disabilitas di Banjarmasin dan literatur buku-buku serta penelitian terdahulu.
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah
wawancara dan studi dokumen.
Hasil penelitian menyatakan bahwa ketika melibatkan penyandang
disabilitas dalam akad nikah, untuk menyatakan pemberitahuan dari mereka calon
mempelai atau wali nikah dapat menggunakan tulisan, isyarat atau diwakilkan
oleh orang lain seperti yang dilakukan oleh penghulu di Banjarmasin berdasarkan
ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Dengan demikian,
keberadaan ketentuan tersebut tentang pelaksanaan pernikahan bagi mereka yang
disabilitas, dapat membantu mereka dalam melaksanakan pernikahan.