Ada dua problematika utama yang diteliti dalam penelitian ini. Pertama,
problematika sosiologis berkaitan masih maraknya praktik perkawinan paksa dan
perkawinan melalui perjodohan tanpa dasar cinta yang berujung gugatan perceraian
ke pengadilan agama. Kedua, problematika yuridis mengenai belum diaturnya
kewenangan peradilan agama dalam menangani perkara pencegahan perkawinan
paksa melalui putusan tentang wali mujbir di peradilan agama.
Beranjak dari latar belakang tersebut, berikut akan dipaparkan rumusan
permasalahan dalam penelitian ini: (1) Bagaimana konsep formulasi hukum
pencegahan perkawinan paksa melalui putusan tentang wali mujbir di peradilan
agama; (2) Bagaimana formulasi prosedur hukum dalam mengadili perkara
pencegahan perkawinan paksa melalui putusan tentang wali mujbir di peradilan
agama; (3) Bagaimana relevansi pencegahan perkawinan paksa melalui peradilan
agama berkaitan dengan maqȧṣid syariah, maqȧṣid al-usrah, perlindungan
perempuan dan anak serta hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menjawab berbagai rumusan masalah tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute
approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian
diuraikan secara deskriptif dan dianalisis secara deduktif. Data yang diteliti berupa
data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teori
hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi grand theory (teori makro),
middle theory (teori meso) dan applied theory (teori mikro).
Hasil penelitian ini: (1) Disertasi ini bertujuan untuk merumuskan norma
hukum baru mengenai pencegahan perkawinan paksa yang bisa diinisiasi oleh anak
atau pihak yang berada di bawah perwalian. Dalam penelitian ini diperoleh temuan
baru dalam hukum materiil Undang-Undang Peradilan Agama di bidang
pencegahan perkawinan, sehingga peradilan agama juga berwenang menangani
perkara pencegahan perkawinan paksa. Konsep yang digagas berupa formulasi
hukum pencegahan perkawinan paksa di peradilan agama melalui perluasan
kewenangan peradilan agama dari semula hanya berwenang menangani perkara
pencegahan perkawinan, sehingga kewenangan peradilan agama dalam Pasal 49
huruf a penjelasan angka 4 Undang-Undang Peradilan Agama, diperluas menjadi
berwenang menangani perkara pencegahan perkawinan dan perkara pencegahan
perkawinan paksa. Konstruksi landasan hukum pencegahan perkawinan paksa melalui peradilan agama merujuk pada ketentuan hukum Islam dan hukum
nasional. Selanjutnya, digagas teori hukum baru berupa teori hukum akomodatif
peradilan agama; (2) Diperoleh temuan baru dalam hukum formil melalui gagasan
pengembangan pemeriksaan dan putusan perkara pencegahan perkawinan paksa di
peradilan agama. Langkah utama melalui optimalisasi mediasi yang dilakukan oleh
hakim mediator peradilan agama. Kemudian, digagas pengembangan hukum dalam
pemeriksaan perkara pencegahan perkawinan paksa di peradilan agama dengan
mendengar keterangan pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuannya, untuk
didengar keterangannya seputar aturan perkawinan dan pencegahan perkawinan
paksa serta untuk memberikan informasi formal bahwa telah terjadi percobaan
perkawinan paksa yang dilakukan orang tua atau wali terhadap anak atau pihak
yang berada di bawah perwalian. Selanjutnya, dalam putusan digagas diktum yang
bersifat konstitutor (menimbulkan hukum baru) dengan menetapkan pihak orang
tua atau wali jika terbukti melakukan pemaksaan, maka ditetapkan sebagai wali
mujbir yang menyalahgunakan wewenang hak ijbȧr. Kemudian, juga digagas
diktum yang bersifat komdemnator (perintah untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu) dengan melarang wali mujbir tersebut untuk melakukan perkawinan paksa
serta memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menolak pengajuan
perkawinan yang dilakukan oleh wali mujbir. (3) Formulasi hukum pencegahan
perkawinan paksa melalui putusan tentang wali mujbir di peradilan agama relevan
dengan: a. Maqȧṣid Syariah (tujuan syariat Islam) terkait perlindungan jiwa (ḥifẓ
an-nafs) dan perlindungan keturunan (ḥifẓ an-naṣl); b. Maqȧṣid al-Usrah (tujuan
perkawinan); c. Perlindungan Perempuan dan Anak; d. Hak Asasi Manusia (HAM).