Tambang emas rakyat adalah pertambangan emas yang dilakukan oleh
penambang individu atau usaha kecil dengan investasi modal dan produksi yang
terbatas. Di Desa Tumbang Masao banyak dilakukannya pertambangan emas rakyat
yang mana pertambangan tersebut tidak memiliki izin atau ilegal yang
menimbulkan keresahan dikarenakan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena
itu diperlukan peran pemerintahan dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan
UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batu Bara.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi UU RI No. 4 Tahun
2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara
Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang
Masao, dan faktor penghambat implementasi UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI
No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Terhadap Pelaku
Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao.Penelitian ini
termasuk penelitian hukum empiris. Data penelitian ini diperoleh dengan cara
wawancara langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup, PJ Kepala Desa, Kepolisian
Sektor Sumber Barito dan masyarakat penambang emas didesa Tumbang Masao.
Hasil penelitian ini. Pertama, Implementasi UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo.
UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Terhadap
Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao belum
terlaksana dengan baik dari segi penegakan hukum maupun dari masyarakat
Tumbang Masao, beberapa faktor yang mendorong masyarakat melakukan
pertambangan emas rakyat adalah faktor perekonomian, minimnya lapangan
pekerjaan, tidak ada pilihan lainhya, dan minimnya sosialisasi pemerintah terhadap
pertambangan rakyat. Kedua, Faktor penghambat implementasi UU RI No. 4
Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu
bara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang
Masao, yaitu anggaran, Jarak tempuh yang jauh, dan tidak ada sanksi yang tegas.
Selain itu faktor penghambatnya dikarenakan faktor penegak hukum, faktor
hukumnya sendiri, faktor sarana dan sarana, faktor masyarakat, dan faktor
kebudayaan