Pentingnya suatu hak atas kepemilikan suatu bidang tanah di daftarkan
agar kepentingan hukum bagi para pihak yang bersangkutan dapat dikatakan jelas
dan sesuai dengan ketetapan pemerintah. Dalam Pasal 4 Ayat 3 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah menyatakan setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk
peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas
satuan rumah susun wajib didaftar. Penelitian ini berlokasi di Desa Karya
Bersama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana
permasalahan dalam penelitan ini adalah masyarakat Desa Karya Bersama belum
ada yang mendaftarkan tanah mereka untuk mendapatkan sertifikat dan hanya
memiliki Surat Pernyataan Tanah (SPT). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui Efektivitas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Desa Karya Bersama Kecamatan
Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur karena bidang tanah yang sudah
terdaftar akan mendapatkan sertifikat serta memiliki kepastian hukum.
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau langsung
terjun ke lokasi penelitian dan dengan metode pendekatan kualitatif serta bersifat
deskriptif. Dimana teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah observasi
dan wawancara secara langsung kepada informan.
Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai
berikut: Efektivitas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Desa Karya Bersama tidak efektif karena
banyaknya faktor yang membuat masyarakat Desa Karya Bersama tidak bisa
memiliki sertifikat dan hanya memakai Surat Pernyataan Tanah (SPT) saja.
Adapun banyaknya faktor yang membuat tanah di Desa Karya Bersama tidak bisa
mendapatkan sertifikat diantara lain masalah sengketa tanah karena sebelumnya
masuk kawasan lahan perusahaan, Proses Pendaftaran yang Sulit, keterbatasan
sumber daya administrasi BPN, program pemutihan yang tidak berjalan lancar,
kawasan Desa tidak termasuk dalam program nasioanal, dan juga akses menuju
kantor BPN yang jauh