Auliana, Noorhikmah (2024) Sikap Beberapa Kepala KUA di Kabupaten Banjar Tentang Pendaftaran Nikah Pada Masa ‘Iddah. [Skripsi]
Pernyataan keaslian tulisan.pdf
Download (559kB)
AWAL.pdf
Download (1MB)
ABSTRAK.pdf
Download (124kB)
BAB I.pdf
Download (278kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (411kB)
BAB III.pdf
Download (98kB)
BAB IV.pdf
Download (347kB)
BAB V.pdf
Download (106kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (173kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (3MB)
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya perbedaan pendapat dari dua
Kepala KUA mengenai pendaftaran nikah dengan calon mempelai wanita masih
dalam masa ‘iddah. Pendapat pertama tetap mendaftarkan pernikahan tersebut,
sedangkan pendapat kedua menolak menikahkan. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui sikap, dan dasar hukum beberapa Kepala KUA di Kabupaten
Banjar terhadap pendaftaran nikah pada masa ‘Iddah.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan
hukum sosiologis. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan
sumber data 4 orang informan. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif
kualitatif.
Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa ada dua sikap beberapa Kepala
KUA di Kabupaten Banjar terkait pendaftaran pernikahan dalam masa ‘Iddah.
Pertama, menerima berkas pendaftaran dengan catatan tidak mendaftarkannya
pada SIMKAH dan juga tidak membuat pemberitahuan kehendak nikah. Ini
dilakukan oleh KUA Kecamatan Gambut. Kedua, menolak pendaftaran nikah dan
kembali mendaftarkan ketika masa ‘Iddah sudah selesai. Ini dilakukan oleh KUA
Kecamatan Kertak Hanyar, KUA Kecamatan Beruntung Baru, dan KUA
Kecamatan Sungai Tabuk. Alasan KUA yang menerima pendaftaran adalah
mempertimbangkan kemaslahatan agar pasangan tidak menikah siri. Dan KUA
yang menolak mendaftarkan mempertimbangkan larangan yang ada dalam Al-Qur‟an dan juga aturan hukum di Indonesia. Ada beberapa dasar hukum yang
digunakan oleh KUA Kecamatan di Kabupaten Banjar terkait dengan pendaftaran
nikah dalam masa ‘Iddah. Pertama, ketentuan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 238.
Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 40 huruf (b). Ketiga,
PMA Nomor 34 Tahun 2016 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 09 Jul 2024 05:17 |
| Last Modified: | 09 Jul 2024 05:17 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/27095 |




