Fitria, Arina Magfirah (2024) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat dalam Optimalisasi Zakat Pertanian Padi di Kecamatan Gambut. [Skripsi]
1 PERNYATAAN.pdf
Download (96kB)
2 AWAL.pdf
Download (2MB)
3 ABSTRAK.pdf
Download (8kB)
4 BAB I.pdf
Download (710kB)
5 BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (563kB)
6 BAB III.pdf
Download (138kB)
7 BAB IV.pdf
Download (297kB)
8 BAB V.pdf
Download (8kB)
9 DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (235kB)
10 Lampiran.pdf
Download (3MB)
Abstract
Kabupaten Banjar memiliki potensi zakat pertanian padi yang cukup
besar. Di Kecamatan Gambut sendiri, terdapat lahan sawah seluas 7.673 hektar
dengan produksi padi mencapai 12.612 ton pada tahun 2022. Usaha optimalisasi
zakat pertanian padi di Kabupaten Banjar dituangkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 14
Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Banjar
berwenang mengumpulkan zakat mal yang mana salah satu jenisnya adalah hasil
pertanian. Pengumpulan zakat tersebut dilakukan dengan cara menerima atau
mengambil dari muzakki. Namun pada kenyataannya, masih banyak petani yang
tidak menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui mana penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Zakat dalam optimalisasi zakat pertanian padi di
Kecamatan Gambut serta hambatan-hambatan yang ada dalam implementasi
aturan tersebut.
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field
research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Teknik
pengolahan data menggunakan editing, kategorisasi, deskripsi, interpretasi, dan
matriks. Analisis data dengan cara analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat dalam optimalisasi zakat
pertanian padi di Kecamatan Gambut masih belum dilakukan oleh BAZNAS
Kabupaten Banjar. Saat ini masih direncanakan upaya sosialisasi ke desa-desa.
Selain itu, pengawasan dan pembinaan BAZNAS oleh Pemerintah Daerah masih
belum optimal. Masyarakat sendiri selama ini belum mengetahui keberadaan
Perda tersebut sehingga cenderung menyerahkan zakat kepada para mustahik yang
ada di desanya
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 01 Aug 2024 06:09 |
| Last Modified: | 01 Aug 2024 06:09 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/27650 |




