Syauqi, Muhammad (2024) Analisis Sema Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Mempersukar Perceraian Di Pengadilan Agama. Masters thesis, Pascasarjana.
Pernyataan keaslian tulisan.pdf
Download (185kB)
AWAL_1.pdf
Download (1MB)
ABSTRAK.pdf
Download (149kB)
BAB I.pdf
Download (583kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (492kB)
BAB III.pdf
Download (187kB)
BAB IV.pdf
Download (638kB)
BAB V.pdf
Download (151kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (279kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (449kB)
Abstract
Dalam suatu hubungan perkawinan terkadang timbul suatu permasalahan
yang mengakibatkan perceraian. Jika terjadi perselisihan yang tidak dapat
diselesaikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan hak untuk
mengajukan gugatan perceraian. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur persyaratan
perceraian, namun tidak bersifat mengikat secara hukum. Tujuan penelitian ini
adalah untuk menganalisis bagaimana pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022
terhadap penerapan asas mempersukar perceraian di pengadilan agama dalam
perspektif Sadd Adz-Zari’ah dan teori keadilan John Rawls.
Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan
konseptual dan analisis hukum. Adapun bahan primer yang digunakan yaitu SEMA
Nomor 1 Tahun 2022. Kemudian bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu
buku-buku serta jurnal terkait dengan penelitian. Bahan hukum tersier yang
digunakan berupa kamus besar bahasa indonesia (KBBI). Selain itu, metode
pengolahan data meliputi: pengumpulan data, memeriksa, dan menelusuri
dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam
penelitian ini
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pemberlakuan SEMA Nomor 1
tentang mempersulit perceraian adalah kebijakan strategis yang bertujuan
memperkuat institusi pernikahan dan mengurangi angka perceraian. SEMA ini
bertujuan menjaga keutuhan keluarga dan memberikan kesempatan bagi pasangan
memperbaiki hubungan mereka, sambil memastikan proses perceraian yang sah dan
adil bila diperlukan. Pemberlakuan SEMA ini perlu dikaji atau direvisi ulang,
karena aturan saat ini dapat memberi peluang bagi suami untuk menyakiti istri.
Berdasarkan sadd al-żarī’ah, jika SEMA ini merugikan istri, penerapannya bisa
dianggap terlarang. Menurut prinsip keadilan John Rawls, SEMA ini tidak
memberikan asas kebebasan dan keadilan yang sama bagi perempuan. Meskipun
bertujuan mengurangi perceraian, dampak negatifnya lebih besar, memaksa
pasangan tetap dalam hubungan buruk demi memenuhi syarat perceraian. Dengan
demikian perlu ada kajian ulang untuk menilai mana yang lebih besar,
kemaslahatan atau kemafsadatan, bagi masyarakat
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana (Magister dan Dokter) > S2 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 23 Aug 2024 07:43 |
| Last Modified: | 23 Aug 2024 07:43 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/27752 |




