Tulisan ini dilatarbelakangi dari pelaksanaan putusan pengadilan terhadap
hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia yang bedasarkan pasal 41 UndangUndang Perkawinan yang mengharuskan hakim memutus perkara hak asuh anak
ikut ibu atau bapaknya (pengasuhan terpisah), akibatnya anak sulit bertemu dengan
orang tua yang kalah (diahlang-halangi oleh pihak yang menang), hal ini sangat
merugikan bagi hak asasi anak untuk diasuh, dididik dan tumbuh berkembang
sesuai fitrahnya oleh kedua orang tuanya.
Untuk menjawab permaslahan penelitian ini, maka penulis menggunakan
beberapa teori yaitu: grand theory memakai teori maqasid syariah (tujuan hukum),
middle theory menggunakan teori perlindungan hukum, applied theory
menggunakan teori keadilan, teori biological justice, teori perubahan hukum dan
teori istihsan (maslahah).
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji konsep hadhanah di Indonesia pasca
perceraian apakah sesuai dengan hak asasi anak, untuk mengetahui dan mengkaji
perlindungan hukum atas hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya, dan
untuk mengkaji perluasan makna pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tentang
pengasuhan anak pasca perceraian demi kepentingan terbaik bagi anak. Jenis
Penelitian yang diguanakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach).
Dari hasil penelitian ditemukan berbagai macam masalah sosial akibat
bunyi pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan hakim memutus
anak ikut ibu atau bapaknya (pengasuhan terpisah) yang sangat merugikan bagi hak
asasi anak. Seperti perebutan hak asuh anak, susahnya salah satu orang tua untuk
menemui anaknya, bahkan seringnya terjadi kasus penculikan anak sesuai dengan
data yang ada di KPAI, belum lagi putusan hak asuh anak sulit untuk dieksukusi
karena anak sering tidak berada ditempat (objek eksekusi dilarikan). Begitu pula
menurut berbagai macam penelitian dan literatur banyak dampak negatif psikologi
anak yang diasuh hanya oleh salah satu orang tuanya saja (pengasuhan terpisah).
Dari hasil analisis peneliti berkesimpulan hak-hak anak sangat penting
untuk dilindungi, negara wajib hadir untuk memastikan anak memperoleh hak
asasinya sebagai bagian dari masyarakat. Maka berdasarkan prinsip kepentingan
terbaik bagi anak (the best interest child's) dan prinsip kesejahteraan anak sebagai
dasar tertinggi (child welfare as paramount consideration) pengaturan hak asuk
anak pasca perceraian dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan sangat perlu
diperluas maknanya yang semula Akibat putusnya perkawinan karena perceraian
ialah “bapak atau ibu” berkewajiban memelihara, diperluas maknanya menjadi “bapak dan atau ibu”, sehingga Hakim lebih leluasa dalam memutus sengketa hak
asuh anak pasca perceraian dapat diasuh bersama-sama oleh kedua orang tuanya.
Hak asuh bersama ini telah diterapkan diberbagai negara common law seperti
Amerika Serikat, Kanada, dan Spanyol.