Penyediaan pelayanan parkir oleh pemerintah seharusnya ditujukan untuk
menciptakan kenyamanan dan ketertiban masyarakat, di beberapa tempat tertentu
penggunaan tempat dan jasa pelayanan parkir itu berbayar. Selain daripada itu
pelayanan retribusi parkir merupakan cara pemerintah daerah menambah
pendapatan daerah untuk pembangunan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah
Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir
Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Selain itu penelitian ini juga mencari tahu apa saja masalah yang terjadi
dilapangan.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan
pendekatan sosiologi hukum, peneliti melakukan observasi, melakukan
wawancara dengan masyarakat sekitar dan petugas dilokasi penelitian, dan
dengan 2 instansi terkait yakni Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kabupaten Hulu
Sungai Tengah.
Penelitian ini menemukan bahwa tujuan menambah pendapatan daerah
dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik. Namun Pemerintah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah tampaknya kirang memperhatikan aspek kerapian,
kenyamanan, dan ketertiban. Hal ini nampak dari seringnya terlihat masyarakat
parkir tidak pada tempatnya menggunakan lahan parkir sebagai tempat jualan.
Dan dilahan parkir banyak sampah yang berserakan. Selain itu pemerintah
membiarkan terjadinya pungli dibeberapa lokasi parkir sehingga masyarakat harus
membayar dua kali lipat daripada seharusnya. Beginilah hasilnya jika pemerintah
hanya peduli pada uang untuk pendapatan daerah dan kurang memperhatikan
keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Terdapat beberapa kendala dalam pengimplementasian peraturan ini
diantaranya peraturan kurangnya pemahaman yang baik dikalangan pelaksana
perda dilapangan baik petugas Dinas Perhubungan dan petugas juru parkir. Tidak
adanya sanksi berefek jera pada petugas dan masyarakat yang melanggar sehingga
terkesan adanya pembiaran dari Pemerintah Daerah