Di Kota Banjarmasin Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2022
yang merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam
melaksanakan amanat Undang-undang. Namun, harus diakui perhatian dan
pelayanan terhadap hak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin masih
sangatlah rendah. Realitas aplikasi program kegiatan pelaksanaannya pun masih
sangat kecil. Hal ini menjadikan alasan peneliti untuk memilih Kota Banjarmasin
untuk menjadikannya sebagai lokasi penelitian mengenai perlindungan dan
pemenuhan hak-hak disabilitas bagi penyandang disabilitas terhadap penyandang
disabilitas di Kota Banjarmasin.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas serta faktor
pendukung dan penghambat terkait Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun
2022 Kota Banjarmasin tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas
bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin. Lokasi penelitian berada di Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah Hukum
Empiris dan pendekatan penelitian menggunakan sosiologi hukum dengan teknik
wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.
Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan Peraturan Daerah (PERDA)
Nomor 3 Tahun 2022 di Kota Banjarmasin dalam melindungi dan memenuhi hak�hak penyandang disabilitas diakui sebagai langkah positif oleh sejumlah pihak,
termasuk Bapak Ariannur, Bapak Selamet Riyadi, Ibu Masni, Bapak Husaini, dan
Bapak Malkani. Meskipun demikian, terdapat kesepakatan bahwa PERDA tersebut
masih belum efektif secara menyeluruh, dengan berbagai tantangan yang perlu
diatasi.
Saran yang dihasilkan dari penelitian ini terkait efektivitas peraturan daerah
terhadap hak-hak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin adalah perlu
peningkatan sarana akses pekerjaan, Perlu diadakan Pendidikan, pelatihan dan
tempat kerja khusus, Perlunya partisipasi penyandang disabilitas dalam
pengambilan keputusan, perlu adanya upaya edukasi dan pelatihan untuk
menyarakat dan perusahaan,perlu adanya pengakuan dan kesempatan setara di
dunia pekerjaan, perlu kerjasama lintas sector, sosialisai dan dukungan pemerintah
serta sebagai tempat aspirasi untuk lingkungan yang inklusif dan setara