Penelitian ini di latarbelakangi oleh fenomena gelandangan dan
pengemis (gepeng) yang masih menjamur di wajah kota Banjarmasin.
Adanya revisi perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12
Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna
Susila, diduga belum membawa hasil yang maksimal. Sehingga menjadi
permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang Optimalisasi Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penanganan
Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila.
Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan
dibantu 2 informan dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan Satpol PP Kota
Banjarmasin, serta 5 responden dari gelandangan dan pengemis. Adapun
penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial
Kota Banjarmasin dan Satpol PP Kota Banjarmasin ialah diantaranya
melakukan sosialisasi, bimbingan, penyuluhan, pelatihan kerja, penertiban
dan patroli serta razia kepada pelaku gelandangan dan pengemis serta
masyarakat.
Hasil penelitian menjawab bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis
khususnya dalam penanganan gelandangan dan pengemis belum optimal
dalam pelaksaan penanganannya. Hal ini disebabkan karena banyaknya
kendala yang dialami seperti, kurangnya kesadaran masyarakat dan belum
ada payung hukum yang tegas untuk menindaklanjuti gelandangan dan
pengemis yang terjaring razia dan masyarakat yang kedapatan memberikan
uang kepada para gelandangan dan pengemis. Adapun solusi yang dapat
dilakukan yaitu mengoptimalkan dana anggaran pemerintah untuk
menanganani permasalahan ini, mengoptimalkan peran dan tugas pihak
terkait agar bisa melakukannya dengan sebaik mungkin serta meningkatkan
kesadaran masyarakat melalui sosialisasi maupun bimbingan agar
menghilangkan gelandangan dan pengemis di Kota Banjarmasin.