Meskipun kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak yang dijamin
baik oleh Islam maupun hukum nasional, perempuan masih memiliki keterbatasan
akses dan kesempatan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aktivis dan politisi perempuan
di Kalimantan Selatan demi meningkatkan partisipasi mereka di lembaga-lembaga
legislatif, serta menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi
partisipasi politik perempuan. Asas-asas dan prinsip-prinsip hukum Islam dari para
tokoh seperti Ziba Mir Hosseini, KH Husein Muhammad dan tokoh hukum nasional
yang pro-emansipasi seperti R.A Kartini dan Maria Ulfa Santoso dipakai dalam
penelitian ini sebagai perspektif untuk menganalisis sejauh mana pemanfaatan
kebebasan berserikat dan berkumpul telah mencapai tujuan dimaksud.
Metode dalam penelitian ini adalah metode empiris yang melibatkan
wawancara dan observasi terhadap aktivitas dua belas aktivis politik Kalimantan
Selatan selama periode penelitian pada tahun 2021-2024. Kategori responden pada
penelitian ini terdiri dari tiga kelompok: perempuan-perempuan yang pernah
dicalonkan, pernah menjabat, dan yang sedang menjabat dari tahun 2004-2024 pada
DPRD di tingkat kabupaten/kota, maupun tingkat provinsi.
Dari hasil wawancara, keberhasilan perjuangan mereka dipengaruhi aspek
aspek politik, sosial-ekonomi dan budaya, dan mencakup faktor-faktor keluarga,
keuangan, dan psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang
telah dilakukan para aktivis politik perempuan antara lain: pertama, tetap
memperjuangkan kuota 30% keterwakilan perempuan; kedua, pembentukan sayap
partai perempuan pada partai-partai politik; ketiga, melakukan advokasi, pelatihan
dan program-program capacity building; dan keempat, peningkatan pendidikan
baik formal maupun non-formal bagi perempuan termasuk macam-macam bimtek
dan short course.Akan tetapi, target 30% keterwakilan perempuan belum pernah
tercapai dari hasil pemilu tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 di semua tingkatan.
Angka tertinggi pun hanya 29% yaitu untuk Kota Banjarmasin di tahun 2009