Penulisan ini membahas praktik pemberian mahar berdasarkan kemampuan
nafkah calon suami pada masyarakat di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito
Kuala, pendekatan sosiologi hukum Islam. Penulisan ini dilatar belakangi oleh
adanya fenomena masyarakat yang mengaitkan mahar dengan kemampuan nafkah
calon suami, yang ditentukan dengan melihat penghasilan atau kemampuan nafkah
calon suami perharinya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
praktik pemberian mahar dengan nilai kemampuan nafkah calon suami
dilaksanakan dan bagaimana tinjauan sosiologis hukum islam terhadap praktik
pemberian mahar pada masyarakat di Kecamatan Alalak
Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan
pendekatan hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan
calon pengantin, keluarga, serta tokoh agama, dan didukung oleh kajian literatur.
Penulisan dilakukan di Kecamatan Alalak dengan fokus pada pengaruh adat dan
pemahaman masyarakat terhadap mahar dan nafkah. Selanjutnya data diolah dalam
bentuk editing dan matriks.
Hasil penulisan menunjukkan bahwa dalam praktik ini menciptakan
persepsi bahwa mahar serupa dengan nafkah sehingga berimbas kepada nilai mahar
yang dijadikan sebagai jumlah nafkah minimal yang harus diberikan oleh suami.
Padahal, dalam Islam, mahar adalah hak penuh istri yang diberikan saat akad nikah
sebagai tanda keseriusan suami, sedangkan nafkah adalah kewajiban suami yang
diberikan secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak. Adanya
keyakinan sepertinya ditakutkan akan berimbas kurang baik dalam hubungan
pernikahan nanti, karena memposisikan suami istri dalam ketidak pastian (untung
rugi) dalam penerimaan dan pemberian nafkah setelah menikah. Hal ini tidak sesuai
dengan konsep masalah mursalah sehingga kebiasaan ini termasuk dalam urf fasid.
Dari perspektif sosiologi hukum Islam, hal ini menunjukkan perlunya edukasi
mengenai perbedaan antara mahar dan nafkah, baik dari segi waktu, jumlah,
maupun konteks pemberiannya. Penulisan ini menyimpulkan bahwa praktik
tersebut membutuhkan penyesuaian agar lebih sesuai dengan prinsip Islam, dengan
tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat.